AL-BUYU': Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah yang diterbitkan oleh Program Studi Ekonomi Syariah, dapat dikatakan sebagai jurnal akademik baru yang membahas tema tersebut di Indonesia. Subjek meliputi studi pustaka dan penelitian lapangan dengan berbagai perspektif ekonomi Islam, keuangan publik Islam, keuangan syariah, akuntansi Islam, etika bisnis Islam, perbankan syariah, asuransi syariah, pemikiran ekonomi syariah, manajemen sumber daya manusia syariah, keuangan mikro syariah, ekonomi pembangunan syariah, ekonomi moneter syariah, ekonomi fiskal syariah, pasar modal syariah, dan tema lain yang relevan. Dengan demikian, para sarjana Indonesia dan non-Indonesia telah memperkaya studi yang dipublikasikan dalam jurnal tersebut. Meskipun tidak sejak awal JES menyajikan artikel ilmiah yang berkualifikasi tinggi, perbaikan dalam bentuk istilah, gaya, dan kualitas akademik tidak pernah berhenti. Sekarang dengan artikel yang ditulis dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris dan dengan prosedur peer-review yang adil, JES terus menerbitkan penelitian dan studi yang berkaitan dengan keuangan dan ekonomi Islam dengan berbagai dimensi dan pendekatan.
Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh
Eksploitasi Anak dalam Perspektif Keadilan dan Kesejahteraan Ekonomi Islam
Eksploitasi anak sebagai tenaga kerja masih menjadi persoalan sosial-ekonomi yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik ini dipengaruhi oleh kemiskinan, ketimpangan ekonomi, rendahnya pendidikan keluarga, dan rendahnya perlindungan sosial terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksploitasi anak sebagai tenaga kerja dalam perspektif keadilan dan kesejahteraan ekonomi Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi anak bertentangan dengan prinsip keadilan (‘adl) karena mengabaikan hak-hak dasar anak dan menempatkan mereka pada posisi yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Praktik tersebut juga bertentangan dengan konsep kesejahteraan (falah) yang menekankan terpenuhinya kebutuhan material dan non-material secara seimbang. Oleh karena itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi kesejahteraan secara adil, penguatan perlindungan sosial, optimalisasi instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta akses perluasan akses pendidikan sebagai upaya pencegahan eksploitasi anak. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan bagian integral dari terwujudnya keadilan dan kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam.
eksploitasi anak, tenaga kerja, keadilan ekonomi Islam, kesejahteraan, perlindungan anak.
Copyright (c) 2026 AL-BUYU': Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah
URGENSI HAK MILIK ATAS TANAH KAVLING DALAM AKAD JUAL BELI DI PT. MILIARDER IJABAH BERKAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
Pertumbuhan sektor properti di Indonesia, khususnya berbasis syariah, menunjukkan perkembangan signifikan seiring meningkatnya kebutuhan hunian dan kesadaran masyarakat terhadap transaksi sesuai prinsip Islam. Namun, praktik developer properti syariah masih menghadapi permasalahan utama terkait kepastian hak milik atas tanah kavling yang diperjualbelikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kepastian hak milik dalam akad jual beli tanah kavling serta kesesuaiannya dengan hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimana keabsahan hak milik dalam transaksi properti syariah dan sejauh mana urgensi kepastian hukum tersebut dalam menjamin perlindungan bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, melalui statute approach, conceptual approach, dan case approach. Data diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara sistematis melalui tahap klasifikasi, validasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hak milik merupakan syarat fundamental dalam keabsahan transaksi, baik menurut hukum positif maupun hukum ekonomi syariah. Dalam praktik di PT. Miliarder Ijabah Berkah, meskipun telah mengadopsi prinsip syariah seperti tanpa riba dan tanpa denda, masih ditemukan kelemahan pada aspek transparansi dan kejelasan status kepemilikan tanah. Hal ini berpotensi menimbulkan unsur gharar serta risiko ketidakabsahan akad. Dengan demikian, kepastian hak milik menjadi sangat urgen sebagai dasar legalitas, perlindungan hukum, dan penjamin keadilan dalam transaksi properti syariah.
Hak Milik, Tanah, Jual Beli, Hukum Ekonomi Syariah
TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK LIVE SELLING DENGAN SISTEM FLASH SALE: MITIGASI UNSUR GHARAR DALAM DESKRIPSI PRODUK
ABSTRAK Perkembangan teknologi digital telah menciptakan cara-cara baru untuk bertransaksi ekonomi, seperti penjualan langsung, penjualan cepat, dan belanja online lewat situs e-commerce. Kemudahan ini bisa membuat jual beli jadi lebih aktif, tapi juga bisa menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis cara penjualan langsung dengan sistem penjualan cepat menurut hukum Islam. Metode yang digunakan adalah dengan mempelajari berbagai penelitian mengenai fikih muamalah, penjualan langsung, penjualan cepat, dan transaksi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik itu diperbolehkan asalkan mengikuti prinsip kejujuran, keterbukaan, kejelasan objek transaksi, dan persetujuan antara penjual dan pembeli. Namun, ketidakpastian bisa muncul jika informasi tentang produk atau aturan transaksi tidak dijelaskan dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memberikan deskripsi produk yang lengkap dan jujur agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip hukum Islam.
Fikih Muamalah, Live Selling, Flash Sale, Gharar, Transaksi Online
ANALISIS UNSUR GHARAR DALAM JUAL BELI PADA FENOMENA MYSTERY BOX DI MARKETPLACE
Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam sistem perdagangan global, termasuk munculnya berbagai model transaksi baru dalam platform marketplace. Salah satu fenomena yang berkembang adalah praktik penjualan mystery box, yaitu produk yang dijual dalam bentuk kotak tertutup dengan isi yang tidak diketahui secara pasti oleh pembeli. Konsep ini menawarkan unsur kejutan yang menarik minat konsumen, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik mystery box dalam perspektif fiqh muamalah, khususnya terkait unsur ketidakjelasan (gharar) dalam akad jual beli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang bersumber dari buku fiqh muamalah, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mystery box memiliki potensi kuat mengandung unsur gharar karena objek jual beli tidak diketahui secara jelas oleh pembeli. Selain itu, mekanisme transaksi tersebut juga berpotensi mengandung unsur maisir dan tadlis. Oleh karena itu, praktik mystery box dalam marketplace perlu dikaji secara kritis agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi dasar dalam transaksi ekonomi Islam.
ekonomi syari'ah, fiqh mu'amalah, gharar, marketplace, mystery box
PERAN UMKM DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are a sector that plays a strategic role in supporting national economic growth and increasing employment. MSMEs not only contribute to increasing Gross Domestic Product (GDP), but also play a role in expanding employment opportunities and improving community welfare. This study aims to analyze the role of MSMEs in driving economic growth and employment in Indonesia. The research method used is a qualitative descriptive method with a literature study approach, namely by reviewing various sources such as books, scientific journals, and official reports from government agencies related to the development of MSMEs. The results show that MSMEs make a significant contribution to the national economy because they are able to create new business opportunities, increase community income, and become a sector that is relatively resistant to various economic crises. In addition, MSMEs are also able to absorb a large number of workers due to the flexible nature of their businesses and the ease with which they can be run by the community. Therefore, the development of MSMEs needs to be continuously supported through government policies, increased access to capital, entrepreneurship training, and the use of digital technology so that MSMEs are able to compete and develop sustainably.
MSMEs, economic growth, employment, economic development
Copyright (c) 2025 AL-BUYU': Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah
Hakikat Gharim dalam Zakat Fitrah: Perspektif Fiqh Syafi’iyah
Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang bertujuan menyucikan jiwa dan harta muzakki serta membantu memenuhi kebutuhan mustahik. Dalam praktik penyalurannya di Gampong Mata Ie, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, muncul perbedaan pendapat terkait kebijakan amil yang menyalurkan zakat fitrah kepada gharim dari luar daerah. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan gharim sebagai penerima zakat fitrah serta mekanisme penyalurannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gharim berhak menerima zakat apabila memenuhi syarat dalam hukum Islam. Penyaluran zakat ke luar daerah diperselisihkan ulama; mayoritas mazhab Syafi’i tidak membolehkannya sebelum kebutuhan mustahik setempat terpenuhi, sementara sebagian ulama membolehkannya apabila membawa kemaslahatan.
ANALISIS KESIAPAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN BANTUAN WAKAF PRODUKTIF: STUDI KASUS DI BAITUL MAL ACEH
Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi syariah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Aceh, program bantuan wakaf produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh menjadi salah satu upaya strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan aset wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Nazhir dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya dalam mengelola bantuan wakaf produktif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, analisis isi, wawancara, serta observasi lapangan terhadap 10 lembaga Nazhir penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas Nazhir mampu memanfaatkan bantuan sesuai peruntukan dan berkontribusi pada pengembangan aset wakaf menjadi lahan produktif berkelanjutan. Namun demikian, ditemukan kendala berupa keterbatasan literasi wakaf, keterampilan manajerial, serta kapasitas sumber daya manusia, sehingga sebagian Nazhir belum mampu menghasilkan pendapatan nyata dari pengelolaan aset wakaf. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan wakaf produktif tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal, tetapi sangat bergantung pada profesionalitas Nazhir. Oleh karena itu, disarankan agar Baitul Mal Aceh memperkuat perannya melalui pembinaan integratif, bimbingan teknis, supervisi, serta pendampingan berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan wakaf produktif.
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA TRANSAKSI DIGITAL
The development of information and communication technology has driven massive growth in digital transactions, whether in the financial sector, e-commerce, or public services. Behind the convenience and efficiency offered, digital transactions also pose serious risks to the protection of users' personal data. Data leaks, misuse of information, and cybercrime are real threats that can harm individuals and institutions. This article aims to examine the concept of personal data protection in digital transactions, the legal framework that regulates it in Indonesia, as well as the challenges and efforts to strengthen personal data protection. The method used is a literature study by analysing laws and regulations, scientific journals, and related literature. The results of the study show that personal data protection is a crucial aspect in building public trust in the digital ecosystem and requires synergy between regulation, technology, and user awareness.
Personal Data, Digital Transactions, Legal Protection, Information Security
DESENTRALISASI FISKAL DI ACEH: TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH
This article analyzes the effectiveness of the Special Autonomy (Otsus) Fund management in Aceh and its impact on regional development. With a descriptive analysis, the study uses a qualitative approach to examine fiscal decentralization in Aceh, post-2006. The research examines how the Otsus funds are allocated and managed, and how much they have helped improve community welfare and infrastructure development. The findings show that despite the very large allocation of Otsus funds, challenges in transparency, accountability, and inter-agency coordination remain major obstacles. There have been significant positive affects in certain sectors, such as education and healthcare. It is concluded that improvements in oversight mechanisms and strategic planning are necessary for the Otsus funds to optimally support the achievement of special autonomy goals and the sustainable development of Aceh.
Fiscal Decentralization; Special Autonomy Fund; Regional Development; Effectiveness.
KEPASTIAN HUKUM AKAD DIGITAL FINTECH SYARIAH: ANALISIS HUKUM PERDATA DAN MAQASID SYARIAH
Pertumbuhan fintech syariah di Indonesia menimbulkan kebutuhan mendesak akan kepastian hukum terkait akad digital, validitas tanda tangan elektronik, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis KUH Perdata, UU ITE, POJK No. 77/2016, POJK No. 31/2018, serta fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik dapat sah secara hukum perdata dan sesuai syariah apabila mematuhi fatwa terkait, namun terdapat celah pada verifikasi identitas, pelaksanaan ijab-qabul digital, pembuktian, dan harmonisasi regulasi. Penelitian ini merekomendasikan model integratif yang menggabungkan hukum perdata, regulasi fintech, dan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah guna memastikan keabsahan akad dan perlindungan hukum bagi semua pihak.
INVESTASI SYARIAH DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN PELUANG MANAJEMEN
The development of digital technology has brought significant changes to the global financial system, including the Islamic investment sector. Digitalization has introduced various innovations such as financial technology (fintech), online investment platforms, Sharia peer-to-peer lending, crowdfunding, and the use of blockchain and artificial intelligence. The purpose of this journal is to analyze the concept of Islamic investment in the digital era, the underlying principles and regulations, technological developments that influence Islamic investment practices, as well as the challenges and management opportunities faced. The writing method uses literature studies by examining books, scientific journals, regulatory reports, and policy documents relevant to Islamic finance and digitalization. The results show that digital Islamic investment has great potential in increasing financial inclusion, efficiency, and transparency, especially in countries with a majority Muslim population like Indonesia. However, challenges such as Sharia compliance, cyber security, financial literacy, and regulatory dynamics require serious attention from management and regulators. With proper management, digital Islamic investment can become an important pillar in the development of a sustainable Islamic economy.
MENGAPLIKASIKAN KONSEP DAN TEKNIK MATEMATIKA UNTUK MENGANALISIS MASALAH EKONOMI DAN BISNIS
Perkembangan ekonomi dan bisnis membutuhkan keputusan cepat dan berbasis data, di mana matematika berperan dalam analisis kuantitatif untuk mengatasi masalah seperti proyeksi keuangan, risiko, produksi, dan pemasaran. Fungsi permintaan dan penawaran, sebagai dasar ekonomi, disederhanakan menjadi model matematis dengan fokus pada dua variabel: harga dan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Rumusan masalah penelitian ini mencakup hubungan fungsi permintaan dan penawaran dalam matematika untuk analisis ekonomi dan bisnis, kendala penerapan matematika, serta strategi efektif untuk mengintegrasikan matematika dalam pengambilan keputusan. Tujuan penelitian adalah untuk memahami hubungan tersebut, menganalisis hambatan, dan menyusun strategi untuk meningkatkan penggunaan matematika dalam pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif, meliputi studi literatur, pengumpulan data, penerapan model matematika seperti analisis regresi dan optimasi, serta evaluasi hasil untuk memberikan rekomendasi dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan fungsi permintaan dan penawaran dibangun dari konsep matematika dalam menganalisis masalah ekonomi dan bisnis, menggunakan persamaan linier dua variabel. Kendala penerapan matematika mencakup kompleksitas masalah, keterbatasan data, asumsi model yang tidak selalu sesuai kenyataan, serta kurangnya pemahaman matematika di kalangan pelaku bisnis. Untuk mengatasi ini, strategi yang efektif meliputi peningkatan literasi matematika, penggunaan model sederhana, pemanfaatan teknologi analisis, dan kolaborasi lintas disiplin.
MODEL INTEGRASI INTERNAL CONTROL DAN SHARIA GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF TERHADAP FRAUD OFF-BOOK
Fenomena meningkatnya fraud off-book dalam industri perbankan syariah Indonesia menunjukkan bahwa pengawasan berbasis prosedural belum mampu menjaga prinsip amanah dan ḥifẓ al-māl dalam maqāṣid al-sharīʿah. Kondisi ini menunjukan bahwa dualisme pengawasan seperti Internal Control (IC) dan Sharia Governance (SG) masih berjalan secara terfragmentasi sehingga menimbulkan ruang yang tidak tercatat dalam sistem formal. Penelitian berfokus pada persoalan efektivitas dua mekanisme pengawasan tersebut serta kebutuhan integrasi fungsional. Dengan menggunakan metode kualitatif normatif melalui analisis literatur, regulasi OJK, laporan GCG bank syariah, dan temuan empiris penelitian terdahulu, studi ini menemukan bahwa keterbatasan kewenangan DPS, minimnya auditor syariah bersertifikasi, serta tidak adanya akses data bersama menjadi faktor utama lemahnya deteksi fraud off-book. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan model integrasi fungsional IC–SG yang memadukan Sharia Ethical Audit, pelaporan dua kanal, dan akses data terpadu sebagai kerangka preventif dan represif. Kesimpulannya, integrasi pengawasan berbasis etika dan struktur menjadi strategi paling efektif untuk memperkuat pencegahan fraud off-book dan memastikan tata kelola syariah berjalan sesuai prinsip amanah.
STRATEGI DAN ANALISIS KEUANGAN DALAM INVESTASI SUKUK
Sukuk investment has become one of the fastest-growing instruments in the Islamic financial market and now serves as a strategic alternative for investors seeking low- to medium-risk instruments that comply with Islamic principles. This article provides a comprehensive overview of sukuk investment strategies and the financial analysis techniques required to evaluate the performance and risks associated with these instruments.The analysis covers assessments of returns, market risk, liquidity risk, credit risk, and Shariah compliance—key elements that shape the structure of sukuk. In addition, a fundamental evaluation of the issuer’s financial condition and the quality of the underlying assets plays a crucial role in determining the investment’s feasibility.Various investment strategies, such as buy-and-hold, laddering, portfolio diversification, and credit rating–based approaches, are presented as guidelines for investors seeking to optimize sukuk portfolio management.This study emphasizes that a deep understanding of sukuk structures, market dynamics, and Shariah principles can significantly enhance the effectiveness of investment decisions and support the growth of the sukuk market as a stable and sustainable financial instrument.
Sukuk, Shariah investment, financial analysis, market risk, Islamic finance
OPTIMALISASI WAKAF UANG SEBAGAI INSTRUMEN JAMINAN HARI TUA DALAM SISTEM DANA PENSIUN SYARIAH
Kajian ini mengulas pemanfaatan wakaf uang sebagai instrumen untuk menjamin kesejahteraan dimasa pensiun dalam karangka dana pensiun syariah. Minim nya keterlibatan masyarakat dalam program pensiun serta Meningkatnya kebutuhan ekonomi di usia lanjut menunjukkan perlunya terobosan yang mampu menggabungkan perlindungan finansial dengan nilai ibadah yang terus mengalir. Wakaf uang, yang memiliki sifat menjaga keutuhan pokok dan dapat dikembangkan secara produktif, berpotensi dipadukan dengan dana pensiun syariah melalui berbagai pendekatan, seperti wakaf benefit plan, hybrid waqf–pension fund, sukuk wakaf, dan model endowment untuk pensiun. Integrasi ini dapat memperkuat stabilitas manfaat pensiun, memperluas inklusi keuangan syariah, serta mendukung pembiayaan sosial jangka panjang. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi hambatan seperti regulasi yang belum memadai, kualitas tata kelola nazhir, tingkat literasi masyarakat, dan kesiapan infrastruktur teknologi. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan wakaf uang dalam sistem dana pensiun syariah merupakan inovasi penting untuk menciptakan jaminan hari tua yang berkelanjutan, adil, dan sesuai prinsip syariah.
DAMPAK SERTIFIKASI HALAL TERHADAP KEPERCAYAAN KONSUMEN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sertifikasi halal terhadap kepercayaan konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur sistematis, dimana menelaah pengaruh sertifikasi halal terhadap kepercayaan, persepsi kualitas, dan loyalitas konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjadi simbol kepatuhan terhadap syariat Islam, tetapi juga jaminan kualitas, keamanan, dan kebersihan produk yang mampu meningkatkan kepercayaan serta citra positif perusahaan. Selain itu, sertifikasi halal memberikan dampak ekonomi dengan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing pelaku usaha. Keberhasilan penerapan sertifikasi halal bergantung pada kredibilitas dan transparansi lembaga sertifikasi seperti BPJPH dan MUI dalam menjaga kepercayaan publik.
STRATEGI PEMASARAN PRODUK MAKANAN HALAL UNTUK MENEMBUS PASAR INTERNASIONAL PADA UMKM BANGKALAN
Industri halal global menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, menciptakan peluang besar bagi UMKM produk makanan halal untuk memasuki pasar internasional. Namun, UMKM makanan halal di Bangkalan masih menghadapi berbagai kendala, seperti strategi pemasaran yang tradisional, rendahnya literasi digital, dan belum optimalnya pemanfaatan sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran produk makanan halal pada UMKM di Bangkalan guna menembus pasar internasional. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui kajian pustaka dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang efektif meliputi penguatan branding produk lokal, pemanfaatan digital marketing, dan sertifikasi halal sebagai keunggulan kompetitif. Namun, implementasi strategi tersebut masih terhambat oleh keterbatasan SDM, modal, rantai pasok, serta dukungan yang belum merata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara digital marketing dan sertifikasi halal merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing UMKM Bangkalan di pasar global, dengan rekomendasi perlunya pendampingan intensif dan sinergi antar-pemangku kepentingan.
GREEN ISLAMIC FINANCE: MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH BERBASIS KEBERLANJUTAN UNTUK MENDUKUNGEKONOMI HIJAU DI INDONESIA
ABSTRAK Pembangunan ekonomi hijau menjadi prioritas Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Keuangan syariah memiliki potensi besar melalui Green Islamic Finance yang menggabungkan prinsip syariah dan nilai keberlanjutan. Penelitian ini menganalisis konsep Green Islamic Finance, kebijakan pembiayaan hijau di Indonesia, serta merumuskan model pembiayaan syariah untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif berbasis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa green sukuk, wakaf produktif, musyārakah energi terbarukan, dan qard hasan UMKM hijau berpotensi besar diterapkan. Optimalisasi memerlukan peningkatan literasi, inovasi produk, dukungan kebijakan, dan kolaborasi multipihak. Model yang diusulkan menekankan integrasi prinsip syariah, teknologi digital, dan standar keberlanjutan. Temuan ini diharapkan memperkuat pengembangan Green Islamic Finance dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan nasional. Kata Kunci: Keuangan Syariah, Keuangan Berkelanjutan, Green Sukuk, Pembiayaan Hijau, ESG.
Kata Kunci: Keuangan Syariah, Keuangan Berkelanjutan, Green Sukuk, Pembiayaan Hijau, ESG.
EFEKTIVITAS EXPERIENTIAL LEARNING PADA LITERASI EKONOMI SYARIAH ANAK USIA DINI
This study aims to analyze the effectiveness of the Independent Community Service Program (KKN) in increasing the understanding of Sharia economic literacy and fostering saving interest in early-age children. The program was motivated by the low level of financial literacy and unstructured saving habits among the community and children in Dalu 10 A Village, Tanjung Morawa District. The program was conducted from September 1-18, 2025, using an experiential learning approach targeting 30 students at SDN 104236 Dalu 10 A. Key intervention methods included the "Creative Piggy Bank Workshop", the launch of the "1000-a-day Movement", the "Pocket Money & Savings Educative Simulation", and the "Sharia Child Account Opening Simulation". Sharia economic principles were implicitly integrated through the concepts of gratitude, discipline, and the introduction of profit-sharing (mudharabah). Evaluation results showed a significant increase in students' understanding (cognitive) and interest and enthusiasm (affective) towards saving activities. It was concluded that participatory and experience-based methods are highly effective in shifting the paradigm of saving from an obligation to an enjoyable habit for children, although program sustainability remains a major challenge due to time constraints
Sharia Economic Literacy, Saving Interest, Experiential Learning, Independent KKN
Copyright (c) 2024 AL-BUYU': Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah
PENINGKATAN LITERASI EKONOMI SYARIAH DI DESA DALU 10 A
This community service activity was motivated by the low level of financial literacy, especially regarding Sharia economic principles and investment, in Desa Dalu 10 A, Tanjung Morawa District. The main objective of this program is to increase the understanding and awareness of the community, particularly vocational high school students, about the importance of Sharia-compliant financial management and investment instruments. The implementation method used was a combination of observation, interviews, and direct education through socialization to two main target groups: the general public and students of SMK Swasta Nur Azizi. The program was conducted from September 1 to September 18, 2025, covering material on basic Sharia economic concepts and an introduction to Sharia investment instruments. The results of the activity showed a positive response and increased interest from the participants. This program is expected to provide a sustainable positive impact by forming a generation that is financially literate, responsible, and capable of planning for the future based on Sharia principles, thereby contributing to the economic independence of the community in Desa Dalu 10 A.
Sharia Economic Literacy, Sharia Investment, Financial Education, Community Service
PEMBERDAYAAN UMKM SAPU LIDI MELALUI PELATIHAN PEMASARAN DIGITAL BERBASIS SYARIAH DI DESA BANTAN KECAMATAN DOLOK MASIHUL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
The Independent Community Service Program (KKN) aims to address the challenges of limited market access and low digital literacy among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Suka Ndebi Village, Naman Teran District, Karo Regency, North Sumatra. With the theme "Economy and Entrepreneurship," this program focuses on education and guidance in utilizing Google Maps as an effective digital marketing tool. The implementation methods used were Observation, Interviews, and Participatory Education, where the author directly provided technical training and assisted MSMEs in registering their businesses on digital platforms. The program's results showed that the educational activities successfully fostered an understanding of the importance of digital presence and concretely helped MSME actors register their business locations on Google Maps, thereby increasing visibility and market reach. Although there were obstacles related to limited basic technological knowledge, this program overall successfully supported the transition of local SMEs to the digital economy and made a tangible contribution to sustainable village economic growth.
Pemberdayaan, UMKM, Digital Marketing, Syariah
Siti Khoiriyah Purba Siti Khoiriyah Purba
EDUKASI PEMANFAATAN GOOGLE MAPS BAGI PELAKU UMKM DI DESA SUKA NDEBI GUNA MENDUKUNG EKONOMI DIGITAL
KKN Mandiri, Ekonomi Digital, UMKM, Google Maps, Visibilitas Bisnis, Desa Suka Ndebi
Andini Dwi Ramadhani Andini Dwi Ramadhani
PENERAPAN PRINSIP ORGANIZING PADA UMKM DITINJAU DARI NILAI SYARIAH, STUDI KASUS: ROTI CANAI TELANG
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip organizing pada UMKM Roti Canai Telang ditinjau dari nilai-nilai syariah. Organizing merupakan salah satu fungsi utama manajemen yang berperan dalam pembagian tugas, koordinasi, dan penetapan tanggung jawab agar tercapai efektivitas dan efisiensi kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumentasi. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa fungsi pengorganisasian dalam UMKM ini sudah berjalan meskipun secara sederhana. Pemilik usaha membagi tanggung jawab karyawan sesuai dengan kemampuan mereka, menerapkan sistem shift kerja sebagai wujud keadilan, serta mempertahankan kualitas produk sebagai bentuk amanah kepada pelanggan. Selain itu, adanya pertemuan rutin setiap minggu antara pemilik dan karyawan menunjukkan penerapan prinsip musyawarah. Walaupun demikian, terdapat kekurangan dalam pengaturan waktu untuk ibadah shalat dan kurangnya pelatihan formal. Hasil temuan ini menekankan bahwa penerapan prinsip pengorganisasian dalam bisnis syariah tidak hanya terfokus pada efisiensi manajerial, tetapi juga pada keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan ibadah. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan sumbangsih bagi pengembangan manajemen UMKM berbasis nilai syariah yang memiliki daya saing dan keberkahan yang lebih baik.
HUKUM JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) DAN HUBUNGANNYA DENGANKEMAHRAMAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SYĀFI’IYYAH
Seorang bayi yang disusukan oleh perempuan selain ibunya akan mengakibatkan hukum adanya hubungan kemahraman antara mereka dan saudara sepersusuan dengan bayi yang disusui lainnya. Namun masalahnya saat ini adanya di saat ASI tersebut diperjualbelikan, jual beli ASI ini juga mengakibatkan terjadinya hubungan kemahraman atau tidak. Maka dalam penelitian ini hendak diteliti tentang bagaimana hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI) menurut perspektif Fiqh Syāfi’iyyah dan bagaimana hubungan jual beli Air Susu Ibu (ASI) dengan kemahraman menurut perspektif Fiqh Syāfi’iyyah, dengan tujuannya untuk mengetahui hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI) menurut perspektif Fiqh Syāfi’iyyah dan mengetahui hubungan jual beli Air Susu Ibu (ASI) dengan kemahraman menurut perspektif Fiqh Syāfi’iyyah. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan jenis kualitatif dan bersifat deskriptif melalui pendekatan normatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan teknik analisa content analysis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI) menurut pendapat kuat dalam Fiqh Syāfi’iyyah adalah dibolehkan dan tidak makruh sama sekali, dengan dalilnya qiyas pada boleh untuk jual beli air susu binatang ternak dan pada boleh menarik biaya atas jasa menyusui anak orang. Adapun alasan kebolehan jual beli Air Susu Ibu (ASI) karena merupakan benda yang suci dan bermanfaat sebagai makanan manusia. Sedangkan menurut pendapat kedua, jual Air Susu Ibu (ASI) tidak dibolehkan, dengan alasan dikarenakan Air Susu Ibu (ASI) adalah najis yang hanya boleh diberikan pada bayi karena ada kepentingan, karena tidak diperjualbelikan pada kebiasaannya, karena bagian dari tubuh manusia, dan juga dikarenakan wanita tidak dimakan dagingnya sehingga tidak diperjualbelikan Air Susu Ibu (ASI) mereka. Jual beli Air Susu Ibu (ASI) menurut perspektif Fiqh Syāfi’iyyah dapat mengakibatkan hubungan kemahraman antara perempuan pemilik ASI dengan bayi yang mengkosumsinya bila penyusuannya sampai ke perut bayi atau otaknya, baik melalui kerongkongan atau lainnya, dengan cara menghisap atau menuangkan susu ke dalam kerongkongan (ījār) dan menuangkan susu ke dalam hidung (is’āth), bukan dengan cara menyemprotkan (huqnah) atau meneteskan (taqthīr) melalui telinga atau kemaluan.
TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM ARISAN PADA RESELLER ROYALE PREMIUM
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem arisan pada reseller Royale Premium dan bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli dengan sistem arisan pada reseller Royale Premium tersebut. Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan metode kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara terhadap penjual dan peserta arisan. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen yang berasal dari dokumentasi akun WhatsApp penjual maupun dokumen lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan pada reseller Royale Premium adalah masyarakat yang berminat akan langsung menghubungi penjual untuk berdiskusi mengenai tata cara menjadi peserta arisan, penentuan pemenang ditentukan berdasarkan undian yang dikocok sebulan sekali, dan jangka waktu pelaksanaan arisan adalah lima bulan untuk lima peserta dan lain-lain. Berdasarkan hukum Islam praktik arisan mukena tersebut diperbolehkan (mubah) karena merupakan bentuk dari jual beli istishna’. Sedangkan mengenai perubahan angsuran yang harus dibayar peserta disebabkan kenaikan harga mukena termasuk ke dalam riba, karena secara tidak langsung dia diwajibkan membayar lebih dari angsuran yang dia setorkan sebelumnya.
PENGELOLAAN HARTA BAITUL MAL DAN KEMASLAHATAN UMAT: KAJIAN MASA PEMERINTAHAN KHULAFAUR RASYIDIN
Kajian ini membahas tentang pengelolaan harta Baitul Mal dan kemaslahatan umat. Baitul Mal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam yang tidak terlepas dari fungsi khalifah yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran untuk negara. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimanakah pengelolaan dana Baitul Mal pada masa Khulafaur Rasyidin. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) dengan menggunakan pendekatan metode deskriptif. Dengan mendapatkan data dari sumber primernya yaitu teks-teks atau buku-buku yang akan memberikan gambaran pada pengelolaan dana baitul mal pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Adapun hasil penelitian ini adalah; a) Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq menerapkan konsep atau prinsip Balance Budget Policy (kesamarataan) dalam masalah kebutuhan hidup dan kebijakan terhadap harta Baitul Mal yang telah dikumpulkan tidak dibenarkan menumpuk dalam jangka waktu yang lama, harus segera didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin; b) Pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, kekayaan atau kas yang dimiliki oleh negara di Baitul Mal meningkat sangat singnifikan. Umar berhasil melakukan perluasan wilayah kekuasaan, mendirikan al-Diwan, mengangkat juru tulis untuk negara, menetapkan gaji para pegawai pemerintah, serta membuat dan menganggarkan anggaran untuk angkatan perang dalam rangka memperkuat pertahanan negara; c) Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, kekayaan negara semakin meningkat dibandingkan dengan khalifah sebelumnya. Ustman juga menerapkan prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana pernah diterapkan oleh Khalifah Umar. Khalifah Ustman juga memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi; dan d) Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam hal pendistribusian harta menerapkan prinsip pemerataan. selain itu, seluruh pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal harus segera diberikan kepada kaum muslimin tanpa adanya sisa atau dana cadangan.
URGENSI TUKAR GULING TANAH WAKAF MENURUT HUKUM PROGRESIF
Penelitian ini diangkat tentang urgensi tukar guling tanah wakaf menurut hukum progresif, dalam hal ini penulis melakukan suatu pandangan hukum menurut hukum progresif yang berbeda pandangan dengan fiqh syafi’iyah. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah urgensi tukar guling tanah wakaf menurut hukum progresif. Metode penelitian menggunakan metode normative dengan menjadikan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data yang berupa Undang- undang, Kompilasi Hukum Islam dan lain- lain yang berhubungan dengan topik permasalahan-permasalahan ini. Adapun hasil temuan penelitian ini, bahwa Berdasarkan Pasal 41 ayat 2 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 49 ayat 1 PP Nomor 41 Tahun 2006 menjelaskan, penukaran harta benda wakaf bisa dilakukan setelah ada izin tertulis dari Kementerian Agama berdasarkan persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tukar guling harta wakaf dalam hukuf progresif diperbolehkan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari’ah.
ANALISIS KOMPARATIF MASLAHAH DAN MAFSADAHDALAM TRANSAKSI JUAL BELI URBUN ANTARA MAZHAB FIQIH
Transaksi jual beli urbun adalah salah satu praktik ekonomi yang menarik perhatian dalam studi fiqh Islam. Urbun adalah konsep di mana pembeli membayar sebagian harga barang kepada penjual sebagai jaminan keseriusannya dalam melakukan pembelian. Studi ini bertujuan untuk menganalisis transaksi jual beli urbun dari perspektif maslahah (kepentingan) dan mafsadah (kerugian) dalam mazhab fiqih. Metodologi penelitian ini melibatkan analisis komparatif antara pandangan beberapa mazhab fiqih terkemuka, termasuk Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Hanafi. Temuan studi menunjukkan bahwa ada variasi pendapat di antara mazhab-mazhab tersebut mengenai legalitas, maslahah, dan mafsadah dalam transaksi jual beli urbun. Beberapa mazhab mungkin melihat urbun sebagai praktik yang dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, sementara yang lain mungkin menganggapnya berpotensi menimbulkan kerugian. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum dan moral transaksi jual beli urbun dalam konteks keadilan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat Islam.