KEPASTIAN HUKUM DAN BEBAN KEPATUHAN UMKM DALAM KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENIPUAN MENGATASNAMAKAN BPJPH
DOI:
https://doi.org/10.55721/2mnpqh08Keywords:
Ketidakpastian Hukum, Beban Kepatuhan, UMKMAbstract
Pemberlakuan sertifikasi ‘halal’ wajib di Indonesia menghadirkan tantangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini terutama disebabkan oleh ambiguitas regulasi serta kurangnya informasi yang jelas mengenai peraturan yang berlaku. Studi ini menganalisis bagaimana ketidakpastian tersebut muncul selama pelaksanaan sertifikasi halal, dampak informasi yang tidak jelas terhadap beban yang dihadapi UMKM, serta sejauh mana tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum. Penelitian ini mengkaji konsekuensi dari ketidakpastian dan kurangnya kejelasan tersebut, serta menguraikan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh negara. Kerangka penelitian hukum normatif digunakan dengan menerapkan pendekatan hukum dan konseptual. Sumber hukum utama mencakup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Selain itu, studi ini juga merujuk pada literatur akademik, jurnal ilmiah, dan informasi resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Penelitian ini mengungkapkan bahwa ketidakpastian regulasi bersumber dari kurangnya kejelasan mengenai beberapa aspek: produk apa saja yang wajib bersertifikat halal, rincian prosedur pengajuan, biaya yang terkait, tenggat waktu yang berlaku, serta sanksi administratif yang mungkin dikenakan. Ketidakpastian ini menimbulkan beban tambahan baik secara administratif, finansial, maupun waktu bagi UMKM. Lebih lanjut, pelaku usaha menjadi lebih rentan terhadap penipuan yang sering kali melibatkan penyalahgunaan nama BPJPH berupa permintaan pembayaran ilegal yang disamarkan sebagai denda, sanksi, atau biaya yang berkaitan dengan persyaratan sertifikasi. Oleh karena itu, pihak berwenang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi publik bersifat jelas, mudah diakses, dan dapat diverifikasi; memperkuat pelatihan serta layanan dukungan; dan mengambil tindakan tegas terhadap praktik penipuan. Perlindungan hukum bagi UMKM harus berfokus pada upaya pencegahan, peningkatan kesadaran, penerapan sanksi (bila diperlukan), dan rehabilitasi, guna memastikan bahwa pemenuhan persyaratan sertifikasi halal tidak menjadi beban yang berlebihan.








