AR-RA'YU: Jurnal Hukum Keluarga Islam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dua kali dalam setahun oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama. Artikel yang diangkat dalam jurnal ilmiah ini adalah tentang hukum keluarga Islam dengan tema Hukum Perkawinan, Perceraian, Warisan, Wakaf Zakat, Islam dan Gender. Adapun bahasa yang digunakan dalam artikel Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam menggunakan bahasa utama bahasa Indonesia, sedangkan bahasa tambahan adalah bahasa Inggris dan bahasa Arab . Jurnal Ar-Ra'yu: Jurnal Hukum Keluarga Islam diterbitkan pada bulan Mei dan November.
Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh
PENANGANAN KASUS NUSYUZ DALAM PERNIKAHAN MENURUT QANUN HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH) ACEH NOMOR 2 TAHUN 2019
Penelitian ini bertujuan menganalisis penanganan kasus nusyuz dalam pernikahan menurut Qanun Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) Aceh Nomor 2 Tahun 2019 serta implikasinya terhadap perlindungan hak dan kewajiban suami istri. Nusyuz dipahami sebagai pembangkangan salah satu pihak terhadap kewajiban perkawinan yang berpotensi menimbulkan disharmoni rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis peraturan perundang-undangan, khususnya Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019, serta bahan hukum sekunder berupa literatur fikih dan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun tersebut mengatur nusyuz secara komprehensif dengan menekankan prinsip keadilan, musyawarah, dan upaya perdamaian sebelum ditempuh langkah hukum lanjutan. Penanganan nusyuz tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi lebih diarahkan pada pemulihan relasi perkawinan melalui nasihat, mediasi, dan peran lembaga peradilan syariah. Selain itu, Qanun ini berupaya menyeimbangkan nilai-nilai syariat Islam dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam mencegah kekerasan dan diskriminasi dalam rumah tangga. Namun demikian, implementasi ketentuan nusyuz masih menghadapi tantangan, antara lain perbedaan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat, serta keterbatasan mekanisme pengawasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Aceh serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan praktisi peradilan syariah dalam menangani kasus nusyuz secara adil dan proporsional. Dengan demikian, kajian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara norma lokal Aceh, hukum nasional, dan nilai keislaman dalam membangun sistem hukum keluarga yang responsif serta berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif bagi keluarga Muslim.
Copyright (c) 2025 Zaki Satria (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLIKASI SOSIAL DAN HUKUM NIKAH MUHALLIL TERHADAP KETAHANAN KELUARGA
Nikah muhallil merupakan praktik perkawinan yang muncul sebagai konsekuensi dari talak bain kubra, di mana seorang perempuan hanya dapat kembali kepada suami pertama setelah menikah dengan laki-laki lain secara sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep nikah muhallil dalam perspektif hukum Islam, problematika hukum yang muncul akibat kesenjangan antara teori dan kenyataan serta implikasinya terhadap ketahanan keluarga. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian kepustakaan terhadap Al-Qur’an, Hadis, pendapat fuqaha, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah muhallil secara formal dapat memenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun secara substansial bertentangan dengan asas mawaddah wa rahmah, mitsaqan ghalizhan, serta maqashid al-syari’ah yang menolak segala bentuk rekayasa akad. Praktik ini menimbulkan implikasi sosial berupa pelemahan martabat perempuan, trauma psikologis, ketidakpastian status keluarga, serta kerentanan generasi, sehingga berdampak negatif terhadap ketahanan keluarga. Kajian ini merekomendasikan perlunya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang secara eksplisit melarang praktik nikah muhallil, penguatan edukasi hukum berbasis maqashid, serta perlindungan hak perempuan dan anak dalam konteks keluarga.
Nikah Muhallil, Hukum Keluarga Islam, Ketahanan Keluarga.
Copyright (c) 2023 Erha Saufan Hadana Erha Saufan Hadana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KEBUTUHAN MANUSIA MENURUT PERSPEKTIF ASY-SYĀṬIBῙ DAN ABRAHAM MASLOW
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan serta relevansi teori kebutuhan manusia menurut asy-Syāṭibī dan Abraham Maslow. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Teori yang digunakan adalah teori maslahat dengan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku-buku yang ditulis langsung oleh asy-Syāṭibī dan Abraham Maslow. Penelitian ini menemukan bahwa teori asy-Syāṭibī dengan rentang waktu kemunculan yang terpaut jauh dari teori Maslow masih memiliki relevansi yang signifikan dengan teori kebutuhan Maslow. Teori asy-Syāṭibī memiliki keunggulan karena bersifat inklusif untuk menerima perubahan kebutuhan manusia di masa mendatang sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebaliknya teori Maslow bersifat terbatas dan tertutup sehingga jika suatu saat muncul kebutuhan baru, selain dari lima hieararki kebutuhan yang telah diungkapkan maka kebutuhan baru itu perlu dibuatkan hierarki baru karena tidak cocok untuk dimasukkan ke dalam salah satu dari hierarki yang ada, sebab hierarki yang ada bersifat tertutup dan terbatas. Meski demikian, teori asy-Syāṭibī memengenai kebutuhan manusia masih bersifat implisit, belum eksplisit seperti teori Abraham Maslow. Hal inilah yang menjadi titik lemah teori asy-Syāṭibī jika dibandingkan dengan teori Abraham Maslow disamping asy-Syāṭibī belum mengungkap kebutuhan manusia modern seperti kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri ke dalam hieararki maqāṣid al-syarīah yang ia susun.
Copyright (c) 2024 Husni (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ZAKAT HASIL KELAPA SAWIT (ANALISIS YUSUF AL-QARDHAWI DAN MAZHAB SYAFI’I DI KECAMATAN TADU RAYA
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya literasi zakat para petani kelapa sawit di Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, daerah ini memiliki potensi ekonomi yang besar dari sektor perkebunan kelapa sawit. Dalam literatur fikih terjadi perbedaan pandangan terkait zakat hasil kelapa sawit. Maka perlu dilakukan analisis agar zakat hasil kelapa sawit dapat diterapkan secara tepat di daerah tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengetahuan para petani tentang zakat hasil kelapa sawit di Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya? bagaimana ketentuan zakat hasil kelapa sawit menurut Yusuf al- Qardhawi dan Mazhab Syafi’i? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan observasi lapangan melalui wawancara dengan petani kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas petani belum memahami bahwa hasil kelapa sawit termasuk dalam harta yang wajib dizakati. Menurut Yusuf al-Qardhawi, hasil kelapa sawit termasuk dalam kategori zakat pertanian dan wajib dikeluarkan saat panen jika telah mencapai nisab tanpa syarat haul. Namun, jika hasil kelapa sawit dikelola dalam bentuk usaha, maka berlaku ketentuan zakat perdagangan sebesar 2,5%. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi zakat, lemahnya sosialisasi dari lembaga zakat, serta kurangnya keterlibatan tokoh agama dalam penguatan hukum zakat menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan kewajiban zakat hasil kelapa sawit. Oleh karena itu, sangat penting adanya pendekatan kontekstual dalam penerapan hukum zakat, termasuk dukungan regulasi lokal dan penglibatan lembaga zakat serta tokoh agama secara aktif untuk melakukan pembinaan, edukasi, dan pendampingan muzakki.
Copyright (c) 2025 Muhammad Yasir, Nanda Syukriati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
JURNAL ISLAMPERCERAIAN BUKAN ESENSIAL DARI PERNIKAHAN
Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat (social pressure) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa menjelaskan hakikat dari perceraian adalah sebagai berikut: Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan (seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak), dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat diminta maju ke pengadilan. Permasalahan didalam rumah tangga sering kali terjadi, dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan didalam rumah tangga, dan dari sini dapat diketahui kasus “perceraian” yang kerap kali menjadi masalah dalam rumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga dapat penulis kemukakan adalah pertama Faktor Ekonomi, Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.
Copyright (c) 2025 Muhammad Fauzani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
HUKUM MENINGGALKAN SHALAT TANPA UZUR SYAR`I(STUDI PERBANDINGAN MAZHAB HANAFI DAN HAMBALI)
Shalat merupakan suatu ibadah mahdhah yang diwajibkan oleh Allah kepada setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Oleh kerena itu shalat tidak boleh ditinggalkan tanpa ada uzur syar`i. Skripsi ini berjudul “Hukum Meninggalkan Sahalat Tanpa Uzur Syar`i Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Hambali. Mazhab Hambali menyebutkan orang yang meninggalkan shalat tanpa uzur syar`i maka dibunuh, sedangkan dalam mazhab hanafi yang meninggalkan shalat tanpa uzur syari ditangkap. Penelitian menggunakan metode kajian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan fiqh muqarran. Dari paparan permasalahan diatas dapat disimpulkan meninggalkan shalat tanpa uzur syari menurut mazhab Hanafi adalah fasik. Dan menurut mazhab Hambali adalah kafir karna mengingkari kewajiban shalat.
Copyright (c) 2024 Sumiati, Aria Sandra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
REVITALISASI KEARIFAN LOKAL DALAM MENEGUHKAN MODERASI BERAGAMA DI ACEH SINGKIL
Masyarakat Kristen di Singkil mayoritas berasal dari suku Pakpak. Ada yang mengatakan, bahwa suku Singkil yang ada di Singkil-Subulussalam juga bagian dari suku Pakpak yang pada masa lalu hijrah ke Singkil dan dikenal dengan nama Pakpak Boang (Lister Berutu, dan Nurbani Padang, 2017). Salah satu argumennya karena adanya kesamaan bahasa dan marga. Tapi mayoritas orang Singkil berpendapat bahwa Suku Singkil adalah Singkil dan berbeda dengan Pakpak. Adapun kemiripan bahasa dan marga karena suku Singkil dan Pakpak merupakan satu rumpun yang sama-sama migrasi ke Indonesia dari teluk Martaban (Muadz Vohry, 2013). Terlepas dari perbedaan pendapat itu, ada hal penting yang harus diungkap dan diperbesar, yakni kemiripan marga dan bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang Singkil yang bukan penutur bahasa Pakpak dapat berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Pakpak. Selain itu, orang adanya marga yang sama dapat dikaitkan pada kesamaan nenek moyang melalui pembahasan silsilah (Terombo). Ketika peristiwa 2001 terjadi, Pemerintah Daerah segera melakukan upaya pencegahan sehingga keributan tidak sempat terjadi. Bupati Aceh Singkil saat itu, alm. Makmur Syahputra melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat kedua belah pihak. Banyak yang percaya, salah satu faktor pendukung keberhasilan Makmur Syahputra mencegah konflik 2001 adalah karena pendekatan marga dan bahasa yang dilakukan dimana beliau sendiri merupakan Suku Pakpak bermarga Bancin. Bila kita gali lebih jauh, sangat mungkin ada hal-hal lain yang bisa diangkat ke permukaan dan dijadikan perekat persatuan dan kerukunan, sehingga dapat memperkecil perbedaan dan mengedepankan persamaan. Hanya saja belum dikaji secara serius.
Copyright (c) 2025 Fakhrul Rijal, Nurma Dewi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Persetujuan Istri Ketika Rujuk Menurut Kompilasi (KHI) Hukum Islam dan Muhammad Khatib Syarbini
Rujuk merupakan hak yang umum terjadi dimasyarakat muslim di Indonesia, upaya rujuk diberikan sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali ikatan lahir batin yang telah terputus. Di Indonesia untuk melakukan rujuk itu sendiri maka harus mengikuti tata cara rujuk salah satunya adalah persetujuan istri ketika rujuk yang ada di Indonesia yang berbeda dengan tata cara persetujan istri ketika rujuk menurut Muhammad Khatib Syarbini. Tujuan dalam penelitian ini ada tiga yaitu: 1) Unruk menjelaskan bagaimana ketentuan persetujuan istri ketika rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam; 2) Untuk menjelaskan bagaimana ketentuan persetujuan istri ketika rujuk menurut Muhammad Khatib Syarbini; 3) Untuk mengetahui ketentuan apa yang berbeda antara menurut Kompilasi Hukum Islam dan Muhammad Khatib Syarbini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu: a) Dalam Kompilasi Hukum Islam rujuk dilakukan harus ada persetujuan dari istri dan harus dihadirkan dengan dua orang saksi serta harus adanya pencatatan rujuk; b) Ketentuan rujuk yang dimaksudkan oleh Muhammad Khatib Syarbini yaitu ketika suami hendak melakukan rujuk, suami tidak perlu mendapat persetujuan daripada istri. Artinya, apabila suami berkehendak untuk rujuk dan memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka rujuk akan sah tanpa adanya persetujuan dari istri.
Copyright (c) 2025 Sahrani, Maimun Abdurrahman Amin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENERAPAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA
Ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang, khususnya dalam sektor lembaga keuangan syariah, yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga-lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Penerapan hukum ekonomi syariah sangat penting untuk memastikan kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum ekonomi syariah dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, serta dampaknya terhadap sektor perekonomian. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum ekonomi syariah telah diterapkan secara signifikan, masih terdapat tantangan dalam hal pengawasan dan penerapan standar yang konsisten di seluruh sektor keuangan syariah.
Copyright (c) 2025 Sibram Malasi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Perspektif Ulama Dayah Aceh: Analisis terhadap Implementasi UU No. 16 Tahun 2019
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama dayah di Aceh terhadap batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana para ulama memandang batas usia 19 tahun sebagai syarat sah perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, serta relevansinya dengan konsep baligh dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) melalui wawancara dengan sejumlah ulama dayah di Kecamatan Trienggadeng, Pidie Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ulama dayah berpendapat bahwa ukuran baligh tidak ditentukan oleh usia tetapi oleh tanda-tanda kedewasaan biologis seperti mimpi basah dan haid. Namun demikian, mereka tidak menolak ketentuan undang-undang selama bertujuan untuk kemaslahatan, khususnya dalam mencegah pernikahan dini dan menjaga kesehatan reproduksi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia agar selaras dengan maqasid al-syari‘ah dalam konteks modernisasi hukum nasional.
Copyright (c) 2025 Emi Yasir (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peran Imum Gampong dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar
Perceraian merupakan masalah sosial yang berdampak luas pada individu, keluarga, dan masyarakat. Di Aceh, yang memiliki otonomi khusus dan menerapkan syariat Islam, lembaga adat Gampong memainkan peran krusial dalam menyelesaikan sengketa, termasuk perselisihan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kewenangan yuridis Imum Gampong dalam menanggulangi perceraian di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, serta mengkaji kekuatan hukum putusan yang mereka hasilkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, Qanun Aceh, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imum Gampong memiliki landasan hukum yang kuat melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Nomor 10 Tahun 2008 untuk bertindak sebagai mediator dalam sengketa rumah tangga. Proses penyelesaiannya mengedepankan musyawarah dan mufakat dengan melibatkan berbagai tokoh adat seperti Keuchik, Tuha Peut, dan Imum Meunasah. Putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat dalam lingkup adat serta dapat dijadikan alat bukti di peradilan formal, meskipun tidak memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan. Disimpulkan bahwa peran Imum Gampong efektif sebagai benteng pertama pencegahan perceraian melalui pendekatan kekeluargaan dan adat, namun koordinasi dengan Mahkamah Syar'iyah tetap diperlukan untuk hal-hak yang memerlukan pengakuan formal negara.
Copyright (c) 2024 Emi Yasir (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM SYAFI'I DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PASAL 164 TENTANG KEWAJIBAN ISTRI MENERIMA DAN MENOLAK RUJUK SUAMI
Kajian ini membahas tentang bagaimana Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 164 Tentang Kewajiban Istri Menerima Dan Menolak Rujuk Suami. Kajian ini dibahas melalui penelitian kepustakaan dengan membaca, mempelajari, dan mengutip buku-buku, terbitan berkala, dan karya-karya lain yang berkaitan dengan konsep rujuk. Jenis kajian ini adalah penelitian normatif diman pendekatan hukum yang dilakukan melalui studi bahan pustaka dan data sekunder. Data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang sebab akibat, faktor-faktor yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain. Tujuan kajian ini untuk mengetahui perbandingan antara pendapat Imam Al-Syafi’i dengan KHI dan istinbath hukum Imam Syafi’i tentang keharusan istri menerima rujuk suami dan KHI Pasal 164 tentang kewenangan istri menolak rujuk suami. Hasil dari kajian dapat disimpulkan bahwa rujuk harus dengan perkataan dan niat bukan dengan persetubuhan, sebaiknya dihadirkan 2 orang saksi dalam melakukan rujuk. Rujuk menurut pandangan Imam Syafi’i bahwa rujuk itu hak bagi suami atas istrinya selama dalam talak raj’i tidak disyariatkan adanya ridha dari istri maka seorang laki-laki berhak untuk merujuk istrinya walaupun tanpa keridhaan istri. Menurut KHI rujuk dilakukan berdasarkan persetujuan istri.
Copyright (c) 2025 Tgk. Lina Rahmalia, (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS KETERLAMBATAN FORMULASI QISHASH PASCA-MOU HELSINKI DI ACEH: FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSI
Penelitian ini membahas formulasi qishash di Aceh dalam konteks hukum Islam dan hukum nasional. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merumuskan regulasi qishash, hingga saat ini belum ada peraturan yang secara eksplisit mengatur pelaksanaannya. Fokus penelitian untuk menganalisis landasan hukum qishash, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat formulasi dan implementasinya, serta mengeksplorasi prospek penerapannya di Aceh. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan empiris. Analisis yuridis normatif dilakukan terhadap regulasi yang relevan, sedangkan pendekatan empiris melibatkan wawancara dengan pemangku kepentingan, termasuk akademisi, ulama, praktisi hukum, dan masyarakat Aceh. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam implementasi qishash di Aceh mencakup aspek legalitas, di mana harmonisasi hukum Islam dengan hukum nasional masih menjadi tantangan, serta faktor sosial-politik yang mempengaruhi penerimaan masyarakat. Selain itu, aspek hak asasi manusia (HAM) juga menjadi perdebatan dalam penerapan qishash. Namun, prospek penerapannya masih terbuka dengan adanya langkah-langkah strategis seperti penyusunan qanun yang lebih komprehensif, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan dukungan politik dan kelembagaan. Melalui pendekatan yang sistematis dan sinergis antara pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat, diharapkan hukum qishash dapat diformulasikan dan diterapkan secara adil dan efektif di Aceh sesuai dengan prinsip hukum Islam dan dalam kerangka hukum nasional.
Copyright (c) 2024 Muhammad Razi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KAJIAN HUKUM ISLAM ATAS FENOMENA NIKAH SIRRI(TELAAH TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM)
Fenomena nikah sirri atau perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi oleh negara masih marak terjadi di Indonesia. Meskipun secara agama pernikahan tersebut dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syaratnya, namun praktik ini menimbulkan persoalan sosial dan hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian dan kedudukan nikah sirri dalam perspektif hukum Islam, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan terhadap para pihak, terutama perempuan dan anak. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif, melalui kajian terhadap literatur fikih klasik, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah sirri dilakukan karena berbagai faktor, antara lain kurangnya pemahaman hukum, motif ekonomi, keinginan untuk berpoligami tanpa izin, serta pengaruh budaya masyarakat yang masih menganggap sahnya akad sebagai ukuran utama. Dampak yang ditimbulkan meliputi hilangnya perlindungan hukum bagi istri dan anak, kesulitan dalam mendapatkan hak-hak keperdataan, serta potensi terjadinya ketidakadilan gender. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan penegakan hukum agar masyarakat memahami pentingnya pencatatan perkawinan demi kemaslahatan keluarga.
Copyright (c) 2025 Radian Armiansa (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Konsep Mahar Menurut Mazhab Syafi’i dan Maliki Serta Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam
Mahar merupakan salah satu unsur penting dan kewajiban dalam akad pernikahan, yang menunjukkan penghormatan terhadap istri, serta menjadi hak mutlak baginya. Setiap mazhab dalam Islam memiliki pandangan dan ketentuan yang berbeda mengenai konsep, bentuk dan hukum mahar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif pandangan mazhab Imam Syafi’i dan mazhab Imam Maliki mengenai mahar, baik dari sisi rukun, syarat, bentuk, kadar, hingga akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis yang menelusuri literatur klasik dan kontemporer dari kedua mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mazhab sepakat bahwa mahar adalah kewajiban yang harus di berikan kepada istri. Imam Syafi’i menjadikan mahar sebagai syarat dalam pernikahan, bukan rukun. Juga relevan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang juga tidak membatasi kadar mahar. Sedangkan Imam Maliki mahar menjadi rukun pernikahan dan ada batasan mahar. Perbandingan pandangan ini memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap praktik hukum Islam dalam persoalan pernikahan, serta implikasi hukumnya di tengah-tengah masyarakat.
Copyright (c) 2025 M. Amin Tahir, Maimun Abdurrahman Amin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI ACEH BESAR DALAM MERESPON PERUBAHAN SOSIAL
Islamic family law plays an important role in shaping the social structure of Muslims and has undergone formalization in Indonesia's national legal system. However, its implementation in the field faces various obstacles, such as nikah siri, unauthorized polygamy and illegal divorce. This phenomenon indicates a gap between legal norms and social reality. This study aims to examine the factors inhibiting the implementation of Islamic family law in Aceh Besar and its response to social dynamics. This study is expected to provide solutions to the problems of Islamic family law in the context of Indonesian legal pluralism. The research method used in this study is empirical juridical legal research, which is research that not only examines the law as a written norm (das sollen), but also analyzes how the law applies and is implemented in social reality (das sein). The results showed multidimensional obstacles, ranging from low legal literacy, patriarchal culture, to disharmonization between qanun and national law. Limited access to the judiciary and a lack of legal aid also exacerbate inequalities in justice. In addition, weak institutional coordination and lack of evaluation lead to policy stagnation. Responses to social change, including digitalization and gender awareness, have not been fully accommodated. A transformative and participatory approach is needed in strengthening family law. This research recommends systemic reforms that include legal education, harmonization of rules, and increased access to justice based on equality and maqāṣid sharia.
Implementasi Hukum, Perubahan Sosial, Hukum Keluarga Islam.
Copyright (c) 2025 Sayed Ilyas Sayed Ilyas, Zahrul Fatahillah, Muhammad Zulfan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
NIKAH MISYAR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: STUDI YURIDIS TERHADAP FENOMENA KEKINIAN DI BANDA ACEH
Marriage in Islam is a sacred institution that serves to uphold moral values and social stability, but the emergence of misyar marriage has sparked controversy because the wife relinquishes some of her rights. This phenomenon began in Banda Aceh and has raised legal and social issues. This study examines the views of contemporary scholars on misyar marriage within the framework of maqashid syariah. The primary focus is on the compatibility of this practice with the principle of protecting the rights of women and children. Additionally, the study discusses how Indonesian family law responds to this phenomenon. The research employs a normative approach, using it to thoroughly examine Islamic texts such as the Quran, hadith, and fiqh books that discuss marriage, particularly the form of misyar marriage, and to analyze them using the applicable legal norms. The results of the study show that although misyar marriage is considered valid in fiqh by some scholars, this practice remains controversial because it has the potential to weaken the protection of women and children. The approach that emphasizes formal validity often ignores moral responsibility in fostering a harmonious family. In the context of maqashid syariah, misyar marriage is considered to not fulfill the objectives of preserving offspring and justice. In Banda Aceh, this practice contradicts the values of customary law and protection norms in national law. When women relinquish their rights, the risks of inequality and social harm increase. Therefore, a more contextual and integrative approach to Islamic family law is needed. This approach must combine the values of maqashid, the principle of justice, and legal protection to ensure that marriage remains meaningful both spiritually and socially. The relevance of Islamic law must be maintained to ensure it continues to provide tangible benefits for communities that uphold justice and the common good.
Copyright (c) 2024 Ali Furqan Ali Furqan, Zahrul Fatahillah, Uswatun Hasanah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERNIKAHAN PEREMPUAN ACEH TIMUR DENGAN LAKI-LAKI BERSTATUS TERSANGKA NARKOTIKA (ANALISIS MASLAHAH MURSALAH)
Idealnya, pernikahan dalam tradisi masyarakat Aceh dilaksanakan di rumah calon mempelai perempuan, masjid, Kantor Urusan Agama (KUA), bahkan ada sebagian di dayah tempat mereka belajar ilmu agama. Pernikahan dalam masyarakat Aceh biasa dilakukan tanpa kesenjangan sosial yang melekat pada calon pengantin, seperti bebas dari kriminalitas. Dalam tradisi masyarakat Aceh, jarang ditemukan pelaksanaan pernikahan terhadap calon pengantin yang masih melekat status hukum. Dalam literatuf fikih, bagi yang ingin menikah harus mempertimbangkan sisi agama supaya rumah tangga hidup sakinah, mawaddah, dan rahmah. Realita di Aceh Timur, laki-laki berstatus tersangka kasus narkotika dan tahanan Kepolisian Resor (Polres) Aceh Timur melaksanakan akad nikah dengan perempuan asal Peunaron, Aceh Timur. Pernikahan berlangsung di Masjid Babuttaqwa Polres Aceh Timur. Setelah ijab kabul, pengantin laki-laki ditahan Polres Aceh Timur untuk proses hukum selanjutnya. Seorang yang masih melalui tahapan proses hukum dianggap memiliki nilai negatif dalam pandangan masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah, penulis akan meneliti perspektif hukum Islam terhadap pernikahan laki-laki tersangka narkotika dengan perempuan di Aceh Timur. Selanjutnya maslahah mursalah pernikahan laki-laki tersangka narkotika dengan perempuan di Aceh Timur. Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan metode penelitian libarary research dengan mengkaji berbagai teks kepustakaan sebagai data primer. Data sekunder diperoleh dengan wawancara pasangan yang melakukan pernikahan dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian bahwa pernikahan laki-laki berstatus tersangka narkotika dengan perempuan di Aceh Timur sah secara hukum Islam. Hanya saja pelaku penyalahgunaan narkotika, pasangan, dan keluarga masing-masing pihak akan mengalami konsekuensi sosial. Kemudian pernikahan ini memiliki kemaslahatan (maslahah mursalah), meliputi upaya menjaga adat Aceh yang sesuai dengan titah Islam, menjaga keturunan dengan pernikahan sehingga tidak terikat dalam pinangan dalam waktu lama, menciptakan ketenangan jiwa masing-masing pihak. Pernikahan yang dilakukan tersangka narkotika sebagai bentuk penyesalan atas pelanggaran syariat dan hukum negara sehingga ia berkomitmen tidak menyalahgunakan narkotika setelah proses hukum.
Copyright (c) 2025 Amiruddin, Darmawan, Taqwallah, Ridhwan, Adlimawati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
SISTEM PERJODOHAN PADA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH
This Research explores the persistence of underage marriage through matchmaking traditions in Mattoanging, Soppeng Regency. Despite Law No. 16 of 2019—which amended Law No. 1 of 1974 and raised the minimum marriage age to 19—arranged underage marriages remain practiced, reflecting tension between local customs, Indonesian positive law, and the objectives of sharia (maqashid syariah).Using a qualitative, normative-empirical approach, the study collected primary data from minors married through matchmaking, their parents, and religious leaders, supported by books, journals, and documents.Findings reveal three types of matchmaking systems: mammu’-manu’ (bird-hunting custom), ancestral traditions, and childhood arrangements. Five factors sustain these practices: cultural adherence, economic motives, parental concerns, educational barriers, and kinship ties.From a legal perspective, underage matchmaking conflicts with Article 28B(1) of the 1945 Constitution, Law No. 39 of 1999 on Human Rights Article 10(1), and Law No. 16 of 2019 Article 7(1). These emphasize children’s rights to choose their partners and aim to curb underage marriages.Through the lens of maqashid syariah, such practices threaten essential protections (dharuriyat): (1) Hifdz ad-Din—religious obligations may be neglected; (2) Hifdz an-Nafs—mental and physical immaturity risks health; (3) Hifdz al-‘Aql—intellectual development is disrupted; (4) Hifdz an-Nasl—early pregnancy endangers reproduction; and (5) Hifdz al-Mal—economic unpreparedness threatens household stability.Thus, underage arranged marriages in Mattoanging are not only inconsistent with state law but also contradict maqashid syariah, necessitating legal-social harmonization.
Copyright (c) 2025 Suci Ramadhani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN HUKUM ISLAM DALAM MEMBENTUK KARAKTER BEREMPATI BAGI MASYARAKAT ACEH
Penerapan hukum Islam di Aceh tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial tetapi juga untuk membentuk karakter masyarakat yang berempati. Namun, aspek spesifik terkait pembentukan karakter berempati belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam penelitian sebelumnya, yang lebih banyak berfokus pada aspek penegakan aturan dan sanksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran hukum Islam dalam membentuk karakter berempati bagi masyarakat Aceh. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam di Aceh tidak hanya efektif dalam menjaga ketertiban, tetapi juga berperan signifikan dalam membentuk karakter empati masyarakat. Kegiatan sosial seperti zakat dan gotong royong menjadi media yang efektif dalam menumbuhkan rasa peduli dan solidaritas di antara masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam di Aceh memiliki dimensi sosial yang kuat dan mampu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, penuh empati, dan peka terhadap kebutuhan sesama. Kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dimensi sosial hukum Islam, khususnya dalam hal membentuk karakter berempati, yang belum banyak diungkap dalam kajian sebelumnya.
Copyright (c) 2024 Maimun Abdurrahman Amin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
WASIAT WAJIBAH DALAM KHI TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH
Wasiat wajibah adalah wasiat yang diberikan kepada kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris, baik karena termasuk dzawil ahram, dzawil qurba, hubungan wala’ muwalah, maupun mahram yang orang tuanya adalah orang yang berhak menerima warisan. Pemahaman dari pengertian ini berbeda dengan aplikasinya di Indonesia, KHI menyebutkan bahwa salah satu yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak angkat. Anak angkat yang selama ini telah dipelihara dan banyak menerima bantuan dari orang tua angkatnya akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari wasiat wajibah tersebut, sehingga bisa menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang lain. Keberadaan anak angkat ini menjadi fenomena yang kontroversial dalam urusan harta warisan. Menyikapi perbedaan antara teori dan praktik yang ada dalam masyarakat, diperlukan penelitian yang mendalam untuk menemukan kesamaan konsep dan pandangan, salah satunya dapat ditempuh atau ditinjau dari maqashid syari’ah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berusaha menjawab tentang konsep wasiat dalam fiqh Islam dan KHI serta konsep pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat menurut maqashid syari’ah.
Copyright (c) 2025 AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga
QIYAS TIDAK DIGUNAKAN OLEH SEBAGIAN KELOMPOK (Analisis Pendekatan Ushul Fiqh)
Sumber hukum Islam ada yang disepakati ulama dan ada yang masih diperdebatkan. Yang disepakati adalah Al-Qur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas. Yang diperselisihkan adalah istihsan, maslahah mursalah, istishab, ‘uruf, madzhabas-Shahabi, syar’u man qablana. Penulis tidak membahas semuanya tetapi hanya membatasi pada qiyas saja. Tetapi permasalahannya ada sebagian kelompok tidak mengakui qiyas sebagai sumber hukum Islam. Penulis ingin mengkaji apa permasalahan yang sebenarnya yang membuat sebagian kelompok tersebut menolak qiyas. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Qiyas terdiri atas empat unsur yaitu ashl, Far’u, hukum ashl, dan illat. Qiyas ada tiga bagian: qiyas awlawi, qiyas musawi, dan qiyas adwan. Adapun kelompok yang menolak qiyas adalah Syi’ah Imamiyah, al-Nazham dan Ahlu Zhahiri yang populer dengan sebutan Zhahiriyah. Menurut Imam Syafi’i, qiyas sama dengan ijtihad. Qiyas dan ijtihad adalah dua lafaz yang mempunyai makna yang sama. Qiyas merupakan salah satu metode hukum Islam. Kesimpulan hukum yang diperoleh dengan metode qiyas menjadi sumber hukum dan ajaran Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila sebagian ulama menjadikan qiyas sebagai sumber hukum keempat setelah al-Qur’an, al-Sunnah, dan al-Ijma’. Kelompok yang menolak qiyas belum memahami eksistensi qiyas sesungguhnya dalam istinbat hukum Islam. Padahal qiyas telah ada hujjah atau argumentasi yang benar berdasarkan al-Quran, Sunnah, Ijma’ dan akal.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEREMPUANYANG BEKERJA DI LUAR RUMAH
Dewasa ini banyak kaum perempuan yang berpergian meninggalkan rumah tanpa disertai suami atau mahramnya, ia cenderung pergi sendirian tampa disertai mahramnya, sekalipun aktivitas yang ia lakukan diluar rumah memberikan manfaat bagi dirinya seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi bila dilihat dari hukum Islam, perempuan tidak dibenarkan bepergian meninggalkan rumah tanpa di temani oleh mahramnya. Maka skripsi ini membahas tentang kaum perempuan yang bekerja di luar rumah dengan menggunakan pendekatan kajian hukum Islam dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perempuan Yang Bekerja di Luar Rumah”. adapun rumusan masalah nya adalah Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah dan Bagaimanakah Ketentuan Hukum Bagi Perempuan Yang Bekerja di Luar Rumah. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dua perkara yang telah disebutkan di atas. Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha menggabarkan dan menganalisis permaslahan sedetil mungkin. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (library research) Dari hasil peneltian dapat disimpulkan bahwa, terjadi perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan perempuan yang bekerja di luar rumah akan tetapi dari perbedaan tersebut terdapat pendapat yang lebih kuat bahwa perempuan tidak boleh berkerja di luar rumah tanpa di temani oleh mahramnya. terakhir, sebagai saran, penulis berharap bagi para peneliti agar dapat menyempurnakan penelitian ini dimana terdapat banyak kekurangan.
HAK JAMINAN KESEHATAN ISTRI MENURUT KETENTUAN FIQH (Analisis Fiqh Al-Syafi’iyyah)
Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Termasuk ke dalamnya adalah mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Namun salah satu hal yang ada dalam kehidupan keluarga adalah kelangsungan kesehatan istri. Dalam hal ini terasa menarik untuk dikaji lebih mendalam tentang bagaimana ketentuan Fiqh Al-Syāfi’iyyah tentang nafkah istri dan bagaimana hak jaminan kesehatan istri menurut ketentuan Fiqh Al-Syāfi’iyyah tentang nafkah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan Fiqh Al-Syāfi’iyyah tentang nafkah istri dan untuk mengetahui hak jaminan kesehatan istri menurut ketentuan Fiqh Al-Syāfi’iyyah tentang nafkah. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan jenis kualitatif dan bersifat deskriptif melalui pendekatan normatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan teknik analisa content analysis. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa ketentuan Fiqh Al-Syāfi’iyyah tentang nafkah istri adalah suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk makanan pokok beserta lauk pauk, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban makanan pokok beserta lauk pauk dan pakaian disesuaikan dengan keadaan kaya, miskin atau pertengahan suami, sedangkan kewajiban tempat tinggal disesuaikan dengan keadaan istri. Kewajiban tempat tinggal ini berbeda dengan kewajiban makanan dan pakaian, karena dalam kewajiban tempat tinggal yang disesuaikan dengan keadaan istri merupakan pengambilan manfaat saja tanpa pemilikan, sedangkan kewajiban makanan dan pakaian merupakan pemilikan, di mana istri dapat memiliki penggantinya di saat suami tidak memberikannya. Hak jaminan kesehatan istri menurut ketentuan Fiqh Al-Syāfi’iyyah tentang nafkah tidak diwajibkan. Ketentuan ini didasarkan pada qiyas (analogi) atas rumah yang disewakan. Artinya istri yang sakit ibarat rumah sewaan dalam keadaan rusak, dan memberi obat pada istri sama seperti memperbaiki rumah untuk kebutuhan keaslian dari rumah tersebut yamg merupakan kewajiban pemiliknya, sehingga obat tersebut bukan kewajiban suami yang merupakan kebutuhan asal (badan) istri yang dikembalikan pada orang tua istri ataupun pada dirinya sendiri.
Copyright (c) 2025 AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGUATAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM MEMBANGUN MODERASI BERAGAMA
Konflik sosial bernuansa SARA pada 13 Oktober 2015 yang terlibat antara umat Islam dan Kristen di Singkil mengakitkan rumah ibadah umat Kristen dibakar massa, satu orang umat Islam meninggal dan juga luka-luka. Aceh Singkil pasca peristiwa tersebut menjadi perhatian publik baik di Nasional maupun Internasional. Kapolda Aceh Irjen. Pol Husein Hamidi dan Mayjen. Agus Kriswanto Pangdam Iskandar Muda langsung terjun ke Aceh Singkil dan menetap di sana selama beberapa hari untuk menenangkan keadaan agar konflik tidak semakin meluas. Kajian ini sangat penting peneliti kaji lebih jauh untuk mengetahui nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Singkil, bagaimana bentuknya, dan peranannya. Demikian pula dengan harmonisasi dan moderasi beragama, bagaimana sebetulnya moderasi beragama di Singkil dan bagaimana peran kearifan lokal dalam membangun harmonisasi dan moderasi beragama di Singkil. Analisa tulisan ini terfokus pada kearifan lokal, harmonisasi dan moderasi beragama antar umat beragama yang ada di Singkil, dan peran kearifan lokal dalam membangun harmonisasi dan moderasi beragama di Singkil.