INTERVENSI KEBIJAKAN MUTU LAYANAN: MENGOREKSI TARGET IKM PESIMISTIS DALAM RENSTRA SEKRETARIAT DPRK NAGAN RAYA 2025-2029

Abstract

Terjadi paradoks kinerja yang mencolok pada tata kelola Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya. Di satu sisi, capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2024 berhasil meraih predikat 'Baik' dengan skor 77,35. Namun di sisi lain, dokumen perencaan strategis yakni Rancangan Awal Renstra 2025-2029 justru menetapkan target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada level pesimistis, yakni pada kategori 'Kurang Baik' dengan skor 65. Disorientasi perencanaan ini berpotensi melegalkan stagnasi kualitas pelayanan publik selama lima tahun ke depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengoreksi anomali target tersebut melalui perumusan strategi intervensi kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui telaah dokumen dan Focus Group Discussion (FGD). Data dianalisis secara komprehensif menggunakan analisis SWOT yang dikuantifikasi melalui Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE) dan Eksternal (EFE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar masalah terletak pada mentalitas perencanaan defensif dan inefisiensi alokasi anggaran yang didominasi oleh belanja pemeliharaan aset fisik, sementara sistem layanan aspirasi masih berjalan secara manual. Berdasarkan sintesis Matriks Internal-Eksternal, posisi organisasi berada pada Kuadran Turnaround. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan intervensi holistik yang mencakup revisi target IKM menjadi 76 (Baik), realokasi 30% anggaran pemeliharaan fisik menuju transformasi sistem E-Parlemen, dan pembentukan kemitraan tenaga ahli legislasi. Intervensi ini mendesak untuk memastikan pelayanan parlemen yang adaptif, responsif, dan menjamin hak-hak konstituen di era digital.

Kata Kunci: Perencanaan Strategis, Indeks Kepuasan Masyarakat, Kebijakan Anggaran, Transformasi Digital, Kinerja Parlemen