ACCELERATING FISCAL INDEPENDENCE THROUGH HYBRID DIGITALIZATION: A STRATEGY TO MITIGATE RETRIBUTION LEAKAGE IN PIDIE REGENCY

Abstract

Kemandirian fiskal daerah merupakan pilar utama desentralisasi, namun Kabupaten Pidie menghadapi tantangan kerentanan struktural yang ditandai dengan anomali degradasi realisasi Retribusi Daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025, penerimaan retribusi anjlok secara signifikan dari Rp4,17 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp2,60 miliar pada tahun 2022. Penurunan drastis di tengah fase pemulihan ekonomi pasca-pandemi ini mengindikasikan adanya kegagalan sistem pengendalian internal pada metode pemungutan konvensional yang berbasis tunai. Ketiadaan jejak audit digital (digital audit trail) dalam sistem manual membuka celah kebocoran fiskal (fraud opportunity) dan inefisiensi yang masif. Artikel ini bertujuan untuk mendiagnosis akar permasalahan kebocoran retribusi tersebut dan merumuskan intervensi kebijakan strategis untuk mengakselerasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan teknik pengumpulan data melalui Focus Group Discussion (FGD) partisipatif dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan secara naratif mendalam menggunakan kerangka Fraud Diamond, Collaborative Governance, serta evaluasi strategis Matriks Internal-External Factor Evaluation (IFE-EFE) dan TOWS. Hasil analisis menunjukkan bahwa organisasi berada pada posisi kuadran Turnaround, yang menuntut perubahan haluan dari sistem manual menuju digital. Kajian ini merekomendasikan model kebijakan "Digitalisasi Hibrida Kolaboratif" yang mentransformasi juru pungut menjadi agen layanan digital dengan infrastruktur Mobile Point of Sales (MPOS) melalui skema kemitraan Zero Cost Investment dengan perbankan daerah. Solusi ini dinilai paling efektif dalam menutup celah kebocoran sekaligus tetap humanis dan akomodatif terhadap sosiokultural masyarakat Pidie.

Kata Kunci: Kemandirian Fiskal, Kebocoran Retribusi, Digitalisasi Hibrida, Collaborative Governance.