CLOSING THE CONSISTENCY GAP: INSTITUTIONALIZING 'MONEY FOLLOWS PROGRAM' TO SUPPORT BAPPEDA PIDIE’S 2025-2029 STRATEGIC GOALS

Abstract

Pergeseran paradigma tata kelola keuangan daerah menuntut adanya sinkronisasi yang presisi antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun, di tengah ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat serta angka kemiskinan yang masih menyentuh 18,59%, Kabupaten Pidie menghadapi tantangan krusial berupa inkoherensi antara perencanaan teknokratis dengan realisasi penganggaran. Kajian ini menyoroti terjadinya degradasi konsistensi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menuju Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang anjlok hingga ke level 79,79%. Penurunan kualitas konsistensi ini menyebabkan hilangnya sejumlah program prioritas pengentasan kemiskinan akibat distorsi kepentingan sektoral dan kuatnya belenggu budaya organisasi yang berorientasi pada money follows function. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini membedah akar masalah menggunakan analisis Fishbone dan pemetaan lingkungan strategis melalui matriks Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) secara komprehensif. Data primer divalidasi melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 50 pemangku kepentingan utama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa akar masalah inkonsistensi terletak pada lemahnya kontrol sistemik, ketiadaan konsekuensi kinerja yang mengikat, serta dominasi ego sektoral dalam perebutan ruang fiskal yang sempit. Kajian ini merekomendasikan pelembagaan prinsip Money Follows Program melalui intervensi penguncian sistem (SIPD Locking) dan integrasi indikator konsistensi dengan skema insentif Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) guna mengembalikan rasionalitas penganggaran yang berorientasi pada hasil dan kesejahteraan publik.

Kata kunci: Money Follows Program, Konsistensi Perencanaan, Kebijakan Publik, SIPD, Tunjangan Kinerja.