THE INEQUALITY ALARM: SAVING ACEH BESAR’S ULTRA-POOR FROM A GROWING ECONOMIC ABYSS AMIDST FALLING POVERTY RATES

Abstract

Kajian ini dilatarbelakangi oleh fenomena "Alarm Ketimpangan" di Kabupaten Aceh Besar, di mana penurunan angka kemiskinan makro sebesar 2,16% pada tahun 2025 tidak diikuti oleh perbaikan kualitas hidup kelompok termiskin. Sebaliknya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) justru meningkat menjadi 0,53, mengindikasikan jurang ekonomi yang semakin lebar di lapisan masyarakat terbawah. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan analisis SWOT dan kriteria William Dunn, penelitian ini menemukan bahwa inefisiensi postur anggaran menjadi akar masalah utama. Dominasi belanja operasional sebesar 69,02% dan pemangkasan belanja modal infrastruktur dasar sebesar Rp15,8 miliar telah menghambat daya jangkau intervensi pemerintah terhadap kelompok miskin ekstrem. Sebagai solusi, Policy Paper ini merekomendasikan kebijakan mandatori Spending Re-design melalui penetapan ambang batas (capping) belanja operasional maksimal 40% dan pemulihan belanja modal minimal 30% pada SKPD pengampu. Langkah ini bukan sekadar upaya administratif, melainkan manifestasi kemanusiaan untuk memastikan kehadiran negara dalam menyediakan akses sanitasi, air bersih, dan modal produktif bagi warga yang selama ini terabaikan. Implementasi kebijakan ini secara konsisten diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan struktural dan mewujudkan keadilan sosial yang nyata di Kabupaten Aceh Besar.

Kata Kunci: Kemiskinan Ekstrem, Indeks Keparahan (P₂), Spending Re-design, Aceh Besar, Efisiensi Anggaran.