GAMPONG ACCELERATION: SOCIAL ENGINEERING AND NEW CONVERGENCE TOWARDS STUNTING-FREE PIDIE

Authors

  • Zulkarnaini Zulkarnaini Bappeda Kabupaten Pidie Author

DOI:

https://doi.org/10.55721/dq04tz17

Abstract

Penurunan prevalensi stunting merupakan agenda prioritas pembangunan sumber daya manusia yang kritis. Kabupaten Pidie secara makro mencatat angka prevalensi stunting yang tergolong memuaskan yakni sebesar 5,51%. Namun, pencapaian agregat tersebut menyembunyikan disparitas spasial yang ekstrem di desa-desa lokus rentan, seperti Desa Pulo Jeumpa yang menyentuh angka darurat 26,67%. Makalah kebijakan (Policy Paper) ini ditujukan untuk mengurai fenomena paradoks tersebut dengan membedah dua akar persoalan utama: disfungsi tata kelola akibat tingginya ego sektoral antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam eksekusi konvergensi, serta stagnasi transformasi perilaku komunal akibat cengkeraman residu kultural dan mitos pengasuhan anak. Kajian ini menggunakan metodologi kualitatif melalui pendekatan studi kasus dan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 50 informan kunci di tingkat tapak. Formulasi strategi diekstraksi menggunakan analisis Matriks SWOT, yang kemudian dievaluasi secara komparatif melalui instrumen kriteria William Dunn. Hasil sintesis penilaian membuktikan bahwa intervensi pembangunan fisik dan birokrasi konvensional tidak lagi memadai. Oleh karena itu, naskah ini merekomendasikan alternatif "Integrasi Tata Kelola Inovatif dan Rekayasa Sosial" sebagai solusi paling efektif. Rekomendasi konkret ditujukan kepada Bupati Pidie untuk merumuskan Peraturan Bupati yang memandatkan penerapan budget tagging (penguncian anggaran bersyarat) bagi OPD terkait, serta mengafirmasi pemanfaatan Dana Desa guna membiayai pelibatan ulama dan tokoh adat sebagai agen rekayasa sosial. Solusi holistik ini diyakini mampu mendobrak sekat birokrasi sekaligus meruntuhkan mitos gizi demi menyelamatkan masa depan generasi emas Pidie.

Kata Kunci: Stunting, Rekayasa Sosial, Tata Kelola Inovatif, Konvergensi Anggaran, Evaluasi Kebijakan, Kabupaten Pidie.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2026-04-19