REKONSTRUKSI KOORDINASI ADVOKASI DAN MEDIASI DALAM PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN

Authors

  • Sharhan Asad Almawarid Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia Author
  • Rodi Wahyudi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia Author
  • Muhammad Darwis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia Author

DOI:

https://doi.org/10.55721/n69c2g67

Abstract

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemenuhan hak ekonomi perempuan dan anak, khususnya nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak. Meskipun hak-hak tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pengakuan normatif belum selalu diikuti pemenuhan secara nyata. Salah satu persoalannya adalah belum optimalnya koordinasi antara advokasi hukum dan mediasi dalam menjamin perlindungan hak pascaperceraian, terutama ketika terdapat ketimpangan posisi tawar, keterbatasan pengetahuan hukum, dan lemahnya keberlanjutan perlindungan setelah mediasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif dan batas kewenangan advokasi hukum serta mediasi, mengidentifikasi problematika koordinasi fungsional keduanya, dan merumuskan model koordinasi yang berorientasi pada perlindungan hak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan teleologis serta penalaran preskriptif berdasarkan perspektif keadilan substantif dan maqashid al-syari’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi dan mediasi memiliki fungsi serta batas kewenangan yang berbeda, tetapi perlu dihubungkan melalui koordinasi yang berkesinambungan. Penelitian ini menawarkan model Functional Separation and Coordinated Protection (FSCP), yang terdiri atas empat komponen, yaitu Legal Empowerment, Rights-Based Mediation, Rights Assurance, dan Post-Mediation Protection. Model ini menekankan pemisahan kewenangan profesional sekaligus kesinambungan perlindungan agar hak ekonomi perempuan dan anak tidak berhenti pada pengakuan formal, tetapi dapat diwujudkan secara nyata.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2026-11-14