ANALISIS KETENTUAN HUKUM PELAKU PEMBUNUHAN SATWA DALAM FATWA MUI NOMOR 04 TAHUN 2014 DAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2019

Abstract

Artikel ini menganalisis ketentuan sanksi hukum dan perlindungan satwa karena meningkatnya kasus pembunuhan satwa liar di Aceh yang mengancam keberadaan satwa-satwa langka seperti harimau sumatra, gajah, badak bercula satu, dan burung rangkong. Untuk mencegah hal tersebut, dibutuhkan pengaturan yang lebih lanjut melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang pengelolaan satwa liar dan Fatwa MUI

Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan  Ekosistem.  Terdapat  dua  permasalahan  yang  menjadi fokus penelitian, yaitu sanksi hukum terhadap pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 dan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 serta tinjauan teori ta'zir terhadap sanksi hukum tersebut. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan dua kerangka teori, yaitu teori perundang-undangan dan teori ta'zir sebagai kewenangan ulil amri, serta metode penelitian kajian hukum normatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar di Aceh dan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem dapat dijelaskan dari segi hukum, perbuatan yang dilarang, dan sanksi pidana. Selain itu, konsep sanksi pidana dalam Qanun Aceh memiliki kaitan erat dengan definisi ta'zir sebagai bentuk hukuman yang fleksibel  dan  dapat  disesuaikan  dengan  kondisi  sosial  dan  keadaan tertentu yang tidak dapat diatur secara spesifik dalam syariat Islam. Oleh karena  itu,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi penting bagi pengembangan teori hukum dan praktik penegakan hukum dalam menangani kasus pembunuhan satwa dilindungi di Aceh dengan merevisi regulasinya.