SYARI'AH: Jurnal Hukum Islam adalah jurnal akses terbuka yang diterbitkan oleh STISNU Aceh. Jurnal ini berkaitan dengan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan studi hukum Islam. Hukum Islam dapat berupa Hukum Ekonomi Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum Pidana Islam, Hukum Tata Negara Islam, Hukum Zakat dan Wakaf, dan Pemikiran Hukum Islam Kontemporer yang berfokus pada pengembangan Hukum Islam (syariah), dan peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan melalui penelitian perpustakaan, atau penelitian lapangan. Penerbitan jurnal akademik ini dimaksudkan untuk memperkaya khazanah hukum Islam yang telah berkembang saat ini. Jurnal ini diterbitkan dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Jurnal saat ini diindeks dan/atau disertakan oleh Google Scholar, dll. Setiap artikel yang diterima harus mengikuti pedoman Penulis. Setiap makalah yang dikirimkan akan ditinjau oleh reviewers. Proses peninjauan menggunakan dengan Tinjauan buta bahwa peninjau tidak mengetahui identitas penulis, dan penulis tidak mengetahui identitas reviewers.
Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh
PENERAPAN DAN PENAFSIRAN PRINSIP-PRINSIP USHUL FIQH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
Prinsip-prinsip ushul fiqih merupakan dasar dari sistem penafsiran hukum Islam yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan teks-teks agama, seperti Al-Qur'an dan Hadis, dalam rangka menghasilkan hukum yang relevan dengan kondisi masyarakat. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, penerapan ushul fiqih dalam konteks hukum negara memiliki tantangan dan dinamika tersendiri. Penafsiran yang berbasis pada prinsip ushul fiqih tidak hanya berperan dalam membentuk hukum Islam yang bersifat individual, tetapi juga turut mempengaruhi kebijakan hukum negara, khususnya dalam bidang perundang-undangan yang berkaitan dengan syariat Islam, seperti hukum keluarga, warisan, dan ekonomi syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ushul fiqih, seperti qiyas, istihsan, istishab, dan maslahah mursalah, diterapkan dalam penafsiran hukum Islam di Indonesia dan bagaimana hal ini berinteraksi dengan sistem hukum nasional. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut, Indonesia dapat mengembangkan hukum yang tidak hanya sesuai dengan syariat Islam tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara, yang menjamin keberagaman dan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Namun, penerapan prinsip-prinsip ushul fiqih dalam konteks Indonesia juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan pluralisme agama, perbedaan mazhab, dan kebutuhan untuk menjaga keselarasan dengan sistem hukum negara yang bersifat sekuler. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendekatan yang inklusif, dengan menciptakan dialog antar mazhab, agar hukum Islam dapat diterapkan secara adil dan relevan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta prinsip keadilan sosial yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Secara keseluruhan, penerapan prinsip ushul fiqih dalam sistem hukum Indonesia dapat memberikan solusi yang adil dan kontekstual, dengan menjaga keseimbangan antara ajaran agama dan kebutuhan hukum negara yang pluralistik.
Copyright (c) 2026 Siti Aisyah Siti Aisyah, Nurul Latifa, Muhamad Mardani, Muhammad Azrul Amirullah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI SUKUK BERBASIS ANALISIS KEUANGAN
The development of Islamic financial instruments has encouraged increased investor interest in sukuk as an investment alternative that complies with Islamic principles. However, sukuk investment decisions still require comprehensive financial analysis in order to minimize risk and optimize returns. This study aims to analyze the role of financial analysis in sukuk investment decision making. The research method used is a literature study with a descriptive-analytical approach to various relevant scientific sources. The results of the study show that financial indicators, such as rate of return, risk, liquidity, and underlying asset performance, have a significant influence in determining sukuk investment decisions. Financial analysis provides a rational and objective basis for investors to choose sukuk instruments that are in line with their investment objectives and risk profiles. Thus, the application of appropriate financial analysis is an important factor in improving the quality of sukuk investment decisions.
Copyright (c) 2026 Ismail Ismail, Syamsul Rizal (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
DAMPAK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)
Micro, small and medium enterprises (MSMEs) are the backbone of the national economy, playing an important role in employment and income distribution. However, the sustainability of MSMEs often faces serious challenges due to unfair business practices. This article aims to analyse the impact of unfair business competition on the sustainability and development of MSMEs. The method used in this study is a literature review, examining various literature, laws and regulations, and relevant previous research results. The results of the study show that unfair business competition, such as monopolies, cartels, predatory pricing, and abuse of dominant positions, has a negative impact on MSMEs, both in terms of reduced income, limited market access, and decreased competitiveness. Therefore, the active role of the government and the enforcement of fair business competition laws are necessary to protect MSMEs and create a healthy business climate.
Copyright (c) 2026 Nurarafah Nurarafah, Husni, Widya Kurniasari (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
REKONSTRUKSI KONSEP FATWA FIKIH DI ERA MODERN: PERSPEKTIF USHUL FIKIH KONTEMPORER
Fatwa adalah salah satu perangkat dalam Ilmu Fiqih untuk menghasilkan hukum-hukum Islam. Dengan ada fatwa maka segala permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan manusia ada hukumnya. Hasil fatwa itu harus sesuai dengan realitas dan ia tidak tetap karena perubahan zaman, adat, kondisi dan tempat. Konsep fatwa masa fuqaha klasik berbeda dengan konsep fatwa pada masa fuqaha modern sekarang yang seharusnya diketahui. Kenapa perlu dicetuskan konsep fatwa yang benar untuk zaman modern sekarang? Karena zaman sekarang ilmu pengetahuan sudah pecah sangat banyak cabangnya. Berbeda dengan zaman fuqaha klasik. Dengan banyak cabang ilmu pengetahuan ini maka fatwa juga ada pembahruan karena mujtahid atau mufti perlu kepada cabang-cabang ilmu tersebut. Untuk menemukan konsep fatwa yang benar untuk zaman modern sekarang ini maka kajiannya adalah Ushul Fiqh baru. Permasalahan yang muncul pada judul artikel ini adalah ada fatwa zaman fuqaha klasik dan ada fatwa pada zaman modern sekarang. Dimana kedua zaman tersebut telah berbeda keadaannya, terutama dalam masalah ilmu pengetahuan. Fatwa pada dua zaman ini tetap ada karena tuntutan fiqih seperti itu. Namun keadaan yang dituntun oleh fatwa pada dua zaman ini berbeda sehingga perlu penelitian untuk menjawab konsep fatwa yang benar pada zaman modern sekarang. Jawaban yang ditemukan adalah untuk zaman modern sekarang konsep fatwa selain menggunakan idrak al-nushus juga harus ada idrak al-waqi’. Dan idrak al-waqi’ adalah satu bab yang ditambahkan dalam Ilmu Ushul Fiqih. Maka kosep fatwa fuqaha kontemporer sekarang adalah ada dua, yaitu idrak al-nushus dan idrak al-waqi’. Gambaran idrak al-nushus dan idrak al-waqi’ ini adalah ada 4, yaitu 1) pedoman yang sistematis, 2) segenap pekerjaan-pekerjaan batin dan fisik, 3) akhir sampai kepada hukum syariat dan memperhatikan al-waqi’ dan 4) perantara kaidah-kaidah umum yang sumbernya syara’. Berarti mufti zaman modern sekarang tidak sendiri lagi dalam berfatwa hukum fiqih tetapi secara Bersama, berbeda dengan mufti zaman dahulu bisa sendiri dalam berfatwa hukum. Ini tentunya pada masalah-masalah fiqih yang berkaitan dengan sains. Maka mufti sekarang dalam kegiatan fatwa harus terlibat para pakar sains yang berkaitan dengan masalah yang ingin difatwakan. Setidaknya tashwwir masalah adalah bertanya dulu kepada ahli sains yang berkaitan dengan masalah itu.
Copyright (c) 2026 Muhazzir Budiman (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI KONTRAK PENGIRIMAN BARANG PADA SENGKETA PT. KERTA GAYA PUSAKA DAN CV. CITRA PERKASA MANDIRI
A goods delivery contract is a legal relationship that plays an essential role in business activities as it regulates the rights and obligations of the parties involved. However, in practice, the implementation of such contracts does not always run as agreed, which may result in breach of contract and legal disputes. This research aims to analyze juridically the forms of breach of contract and the legal consequences arising from the goods delivery agreement between PT. Kerta Gaya Pusaka and CV. Citra Perkasa Mandiri. The research method employed is normative juridical research using statutory, conceptual, and case approaches. The data used in this study are secondary data obtained through library research, including laws and regulations, legal literature, scientific journals, and relevant court decisions. The results indicate that a breach of contract in a goods delivery agreement may occur in the form of non-performance, improper performance, or delay in fulfilling contractual obligations. Such breaches give rise to legal consequences in the form of claims for performance, compensation for damages, or contract termination in accordance with civil law provisions. This study concludes that the settlement of breach of contract disputes in goods delivery agreements should prioritize legal certainty, justice, and a balance of rights and obligations between the parties to ensure orderly and sustainable legal relationships
Copyright (c) 2026 Fara Natasya Hamzah Lubis, Sinta Sintia Br.Karo, Sugianto (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
INVESTASI SYARIAH DI ERA DIGITALISASI: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MANAJEMEN KEUANGAN
The development of digital technology has brought significant changes to various sectors, including the financial sector. Sharia investment, as part of the Islamic financial system, has also undergone a transformation in line with digitalisation. This article aims to analyse the opportunities and challenges of sharia investment in the era of digitalisation from a financial management perspective. The method used is a literature study of various scientific sources, financial institution reports, and related regulations. The results of the study show that digitalisation provides great opportunities for the development of sharia investment through increased accessibility, efficiency, and product innovation. However, there are challenges such as low sharia financial literacy, digital security risks, and the need for regulatory and governance adjustments. Therefore, adaptive management strategies are needed so that sharia investment can develop sustainably in the digital era.
Copyright (c) 2026 Zulfan Yusuf, Syamsul Rizal (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KEDUDUKAN DAN FUNGSI THAHARAH DALAM ISLAM SERTA PEMAHAMAN TENTANG NAJIS DAN HADATS
Penelitian ini mengkaji secara komprehensif mengenai posisi strategis dan peran vital thaharah dalam sistem peribadatan Islam, khususnya dalam memahami konseptual hadas dan najis sebagai elemen fundamental bersuci. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menganalisis sumber-sumber primer berupa Al-Qur'an dan hadits, serta sumber sekunder dari kitab-kitab fikih klasik dan literatur kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa thaharah memiliki dimensi multifaset yang mencakup aspek teologis, ritual, sosial, dan kesehatan. Konsep bersuci tidak terbatas pada pembersihan fisik semata, melainkan merupakan manifestasi kesucian spiritual yang menjadi prasyarat keabsahan ibadah tertentu seperti shalat dan thawaf. Najis diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat kekotorannya: mukhaffafah (ringan), mutawassithah (sedang), dan mughallazah (berat), dengan metode pensucian yang berbeda-beda. Sementara itu, hadas terbagi menjadi hadas asghar yang dapat dihilangkan melalui wudhu dan hadas akbar yang memerlukan mandi janabah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman mendalam tentang thaharah sangat esensial bagi umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama secara optimal, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya edukasi komprehensif tentang tata cara bersuci yang sesuai dengan tuntunan syariat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan umat dalam beribadah.
Copyright (c) 2025 Reza Trio Ananda Reza Trio Ananda , Nailul Muna, Aulia Zahara, Hamzah Irvanda (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KESENIAN SEBAGAI MEDIA DAKWAH: KALIGRAFI, MUSIK, DAN ARSITEKTUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Art in Islamic civilisation is not merely an aesthetic expression, but also a means of preaching that contains moral, spiritual and religious values. Calligraphy, music and architecture are concrete examples of how art has been transformed into a medium for communicating Islam. This article aims to examine the role of art in the Islamic perspective, focusing on three main forms, namely calligraphy, music, and architecture. The method used is library research with a qualitative-descriptive approach. The results of the study show that calligraphy represents the value of monotheism through the beauty of the writing of the verses of the Qur'an; music in the Islamic context serves as a medium for strengthening spirituality and reminding people of the greatness of Allah while still observing the limits of Sharia law; while Islamic architecture not only prioritises function, but also reflects aesthetic values and the meaning of worship. Thus, art has a significant contribution in strengthening Islamic da'wah, both symbolically and practically, so that it can become a universal bridge of communication between cultures.
Copyright (c) 2026 Siti Nur’aini, Inayatillah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN LEMBAGA PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN ASUSILA(Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A) Kota Banda Aceh)
Abstract This study focuses on finding out how the protection of law given by Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) the city of Banda Aceh as well as the causes of increasing sexual crime in a child. As for the complex problem of this research it’s 1. How is legal protection against children as a victim of sexual crime given by P2TP2A city of Banda Aceh?. 2. What was the factor in bringing the case down Banda Aceh sexual crime?. Research which is used in this writing is a normative–empirical elements combining the normative and ampirical data elements gained in the field with a date collection interview of the P2TP2A city of Banda Aceh that is the resuld of this research is the P2TP2A child of sexual crime already In accordance with the 2014 rule of act No. 35 child protection and 2008 Qanun Aceh No. 11 on child protection. A service or protection provided by Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh for children of the victim rape crimes include healthcare (referrals), psychological service, legal relief service (advocacy) and security systems for victim. There are underlying factors that cause a child increase in sexual crime are family conflicts, promiscuity, druguse, an environment far from Islamic philosophy and the content of pornography that can lead to disharmony in one’s sense and passion.
Copyright (c) 2022 Riskal Riskal, Hanik Harianti (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PEMBERDAYAAN MAJELIS TAKLIM SEBAGAI WADAH EDUKASI HUKUM PERKAWINAN UNTUK MENURUNKAN KASUS GUGAT CERAI OLEH ISTRI DI KALANGAN MASYARAKAT
The increasing rate of divorce initiated by wives in Indonesian society reflects a fundamental problem in household resilience and the lack of understanding of Islamic family law. Many women make legal decisions without a comprehensive understanding of marital rights and obligations, as well as the conflict resolution mechanisms provided in Islam. In this context, majelis taklim, or community-based religious forums, are seen as having significant potential to serve as platforms for legal family education. This study aims to explore how empowering majelis taklim can reduce the rate of wife-initiated divorce through communicative and culturally relevant educational approaches. This study uses a library research method by analyzing various literatures related to Islamic family law, divorce dynamics, and the religious-social role of majelis taklim. The data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The findings show that although not yet fully utilized, majelis taklim have wide community outreach and strong social intimacy that support the delivery of legal education. With structured materials and trained facilitators, these forums can enhance women’s legal awareness and direct them toward constructive and sharia-compliant conflict resolution. In conclusion, empowering majelis taklim as centers for family legal education is a relevant and applicable preventive strategy to reduce the divorce rate. This research offers both theoretical and practical contributions to the development of harmonious Islamic families through community-based religious approaches.
Copyright (c) 2023 Saipul Bahri Saipul Bahri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS FAKTOR PENENTU MINAT MASYARAKAT BERDONASI PADA GERAKAN INFAQ BERAS ACEH
This study aims to determine the effect of Religiosity, Income, and Situational Altruism simultaneously and partially on Community Interest in Donating at Gerakan Infaq Beras Aceh. Based on 100 questionnaires distributed to respondents, using the Probability Sampling method as measured by the Purposive Sampling technique and analyzed using multiple linear regression models, the results showed that together all the variables in this study had a positive and significant effect on Interest in Donating. Then partially the variables of Reliability, Income, and Situational Altruism have a positive and significant effect on Interest in Donating at Gerakan Infaq Beras Aceh. Promotional activities still really need to be improved considering that there are still many people who do not know about this philanthropy so that Gerakan Infaq Beras Aceh can become a great humanitarian platform and more and more people are interested in donating.
Copyright (c) 2022 Husni Husni, Muhammad Yasir Muhammad Yasir (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EKSPLORASI PERTAMBANGAN EMAS TRADISIONAL SECARA ILEGAL DI MENGGAMAT ACEH SELATAN DALAM PERFEKTIF FIQIH MUAMALAH
Illegal mining activities are businesses carried out by mining individuals, groups or companies/foundations with different laws that do not have a permit from the government in operation in accordance with applicable laws and regulations. Utilization of mining goods, the State must supervise every activity carried out by the mining industry, both private and state-owned, so that the exploration they carry out does not cause environmental pollution. This research is to find out how the implementation of illegal traditional gold mining exploration practices in Menggamat and to understand the implementation of gold mining practices in terms of the concept of utilization of State assets. This study uses a type of qualitative research with data collection techniques of observation, interviews, documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The results of this study, that the community of gold mining workers use illegal land and already know the risks of illegality. The implementation of gold mining practices in Menggamat can be seen from the overall nature of what is being done, the traditional gold mining business being carried out is an illegal gold mining business that does not have a permit from the government and is against sharia. Apart from that, other things also made it illegal to mine gold because the land where they used to mine gold belonged to companies that could not be owned individually and all management was delegated to the government. According to Muamalah's fiqh, there are three types of contracts, namely syirkah amlak, syirkah mudharabah, and ijarah.
Copyright (c) 2022 salman Salman, Siti Aminah Siti Aminah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EKSISTENSI MAHAR DALAM PERKAWINAN MENURUT KHI DAN FIQH ISLAM
This research talks about the existence of dowry, which in fact found that the practice of dowry is a very urgent thing in the life of Muslims. Likewise, the existence of dowry in fact is also very important in a marriage. This research is classified as literature research with a qualitative approach. The methodology in this article uses the legal research method. This research tries to reveal the existence of dowry in a marriage according to legal opinions, namely the views of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Islamic fiqh, of course this study will try to elaborate on the concepts contained in marriage regulations in Indonesia or KHI with Islamic fiqh.
Copyright (c) 2024 Faisal Faisal (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUZAKKI DALAM MENYALURKAN ZAKAT PERNIAGAAN SECARA LANGSUNG (Studi Kasus di Pasar Beurenuen Kabupaten Pidie)
The existence of traders who distribute their business zakat directly causes the Baitul Mal institution to be ineffective in managing and distributing zakat optimally. The potential for trade zakat must be empowered so that poverty and unemployment can be overcome. Zakat plays an important role in improving the quality of human resources. The potential for zakat owned by Aceh reaches Rp. 1.3 trillion, but in fact the absorption of zakat funds only reaches Rp. 192 billion in 2016. The occurrence of a large gap between potential zakat and the value of zakat collected indicates that there are some muzakki who distribute zakat directly. This study aims to determine the factors that influence muzakki in channeling business zakat directly and knowledge of how muzakki distribute business zakat directly. The type of research used is qualitative research while data analysis is done by means of descriptive analysis. The results of the analysis show that the factors that influence muzakki in channeling trade zakat directly are mustahik zakat at the muzakki's place of residence, lack of socialization carried out by Baitul Mal, and the absence of Baitul Mal Gampong and Settlements. Meanwhile, the knowledge of muzakki at the Beureuneun market in Pidie Regency regarding the procedures for channeling zakat is very good, they often distribute business zakat themselves by involving people who are able to provide an understanding of how to distribute business zakat directly.
Copyright (c) 2024 Ibrahim Ibrahim (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PEMBATASAN USIA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019
This study attempts to analyze how the age restrictions for underage marriage are studied according to Islamic law and UU no. 16 of 2019 which is a case study at Dayah Markaz Al-Ishlah Al-'Aziziyah. This study is a normative study carried out by researchers by reviewing and studying materials in the form of regulations and laws relating to age limits for marriage to minors. The results of the research show that in Islamic law, the minimum age limit for a person to enter into marriage is not stated explicitly, but refers to the meaning of puberty, namely that a person is considered an adult if they have had a wet dream (ihtilam) for men and experienced menstruation for women and experienced signs of other signs. Meanwhile, according to marriage law, the minimum age for a person to get married is 19 years for both men and women.
Copyright (c) 2024 Lina Rahmalia Lina Rahmalia, Zahriani Zahriani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PRAKTEK PENYALURAN ZAKAT BAGIAN FI SABILILLAHDI BAITUL MAL ACEH
This research is raised about the practice of distributing zakat in the fi sabilillah part of Baitul Mal Aceh, in this case the author makes a legal comparison between the concept of fi Sabilillah in Baitul Mal Aceh and the concept of fi sabilillah according to the understanding of Shafi'iyah scholars. The evidence used by them is the same, namely Surah at-Taubah verse 60. The condition shows that there is a difference in understanding the naṣ. Therefore, research is important because it will reveal the diversity of understanding of Baitul Mal Aceh and Shafi'iyah Ulama. The problem in this study is, how is the practice of distributing zakat in Baitul Mal Aceh and what is the view of fiqh Syāfi'iyyah about the practice of distributing zakat fi sabilillah in Baitul Mal Aceh. Based on the data collection method, this research is categorized as library research and field research. The findings of this research are first, Baitul Mal Aceh is an amil of zakat authorized by the Aceh Regional Government to manage and empower zakat by the decision of the Governor of Aceh (KGA). Furthermore, based on the naṣ interpretation of senif fi sabilillah, the Baitul Mal Aceh allows senif fi sabilillah to be given to all things that are good (fi sabilil khair) not only to people who are at war. In contrast to the Shafi'iyah Ulama who restrict it, so that senif fi sabilillah is only given to people who fight physical wars to exalt the religion of Allah. From the above explanation, it can be concluded that, Zakat part of fi sabilillah in Baitul Mal Aceh is distributed to all things that are good (fi sabilil khair) both in maintaining or preaching Islam, especially in areas prone to shallowness of faith, such as the construction of worship facilities, zakat discussion activities, assistance for Islamic organizations, da'i in areas prone to faith, assistance for facilities and operations of educational institutions in communities that have not yet Empowered. This is because the meaning of fi sabilillah is not limited to military war. In the fiqh of Syāfi'iyyah, fi sabilillah is only for war volunteers who do not have a budget from the State. The practice of zakat in the fi sabilillah part of Baitul Mal Aceh is contrary to the majority of Syāfi'iyyah fiqh scholars.
Copyright (c) 2024 Sibram Malasi Sibram Malasi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS KOMPARATIF MASLAHAH DAN MAFSADAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI URBUN ANTARA MAZHAB FIQIH
The urbun sale and purchase transaction is one of the economic practices that has attracted attention in the study of Islamic fiqh. Urbun is a concept in which the buyer pays part of the price of the goods to the seller as a guarantee of his seriousness in making the purchase. This study aims to analyze the urbun sale and purchase transaction from the perspective of maslahah (benefit) and mafsadah (harm) in the schools of fiqh. The research methodology involves a comparative analysis between the views of several leading schools of fiqh, including the Syafi'i, Maliki, Hanbali and Hanafi schools. The findings of the study show that there are variations of opinion among the madhhabs regarding the legality, maslahah, and mafsadah in urbun sale transactions. Some madhhabs may see urbun as a practice that can provide benefits to the parties involved, while others may see it as potentially causing harm. The results of this analysis are expected to provide a better understanding of the legal and moral implications of urbun sale transactions in the context of justice and social welfare in Islamic society.
Copyright (c) 2024 salman Salman (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENERAPAN KAFA’AH DALAM PERKAWINAN MENURUT FIQH Al- SYAFI’IAH
Marriage is the physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family. One of the things that must be considered in marriage is kafa’ah, namely compatibility and equality. Every human being definitely has different perceptions of kafa’ah/equality and its implementation in marriage. This research is field research with data collection methods, in this research using interviews and documentation, as well as qualitative data analysis techniques using inductive thinking methods. That is, drawing conclusions starts from questions or specific facts leading to general conclusions. Data and facts resulting from field observations are compiled, processed, studied and then their meaning is drawn into general statements or conclusions. The results of this research show that the implementation of kafa’ah in marriage is generally in accordance with the concept of kafa’ah, although it is not optimal, this is because not all people understand the meaning of kafa’ah. In practice, prospective husbands and prospective wives will choose a partner who meets the desired criteria, namely being beautiful/handsome, well-off, from a good family, and devout in worship. Because not all prospective partners know that there are more important factors in selection, the priority for determining equality is to choose candidates based only on their material. This is what makes the implementation of kafa’ah in marriage not optimal.
Copyright (c) 2024 Nisaul Kamila Nisaul Kamila, Muhammad Yasir Muhammad Yasir (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PELAKSANAAN MEDIASI KONFLIK PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH DILIHAT DARI PELUANG DAN TANTANGAN
The increasing number of divorces in Aceh Province is a concern for all of us for family resilience. There are many factors that can trigger a divorce, but all of the settlement processes must be submitted to the Mahkamah Syar’iyah as the official institution that oversees it. In an effort to resolve divorce cases, there are several processes that must be carried out, one of which is mediation. From several searches by researchers, the mediation efforts that have been carried out are still relatively ineffective. Therefore this study aims to further examine the implementation of divorce conflict mediation at the Mahkamah Syar’iyah Aceh and to see what are the opportunities and challenges of carrying out this mediation. This research is a library research with qualitative descriptive techniques. Data collection techniques are carried out through content analysis techniques. The results of the research will be presented in the form of a descriptive narrative in an easy-to-understand form. The results of this study indicate that there are still many challenges in conducting divorce mediation at the Mahkamah Syar’iyah Aceh. Besides that, there are also opportunities that can be optimized for the success of divorce mediation at the Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Copyright (c) 2022 Syah Iskandar Syah Iskandar (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGARUH FDR DAN NPF TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) BANK SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (PERIODE 2018-2022)
This study aims to determine the effect of Financing to Deposit Ratio (FDR) and Non Performing Financing (NPF) on Return on Assets (ROA) in Islamic banking listed on the Indonesia Stock Exchange (2018-2022 Period). This study uses a descriptive quantitative method with multiple linear regression analysis. The results of the study show that the ratio of FDR and NPF simultaneously influences the ROA of Islamic banking. While the partial results, FDR has a negative and insignificant effect on ROA, for the NPF ratio it has a negative and significant effect on ROA.
Copyright (c) 2022 Muhammad Kharazi Muhammad Kharazi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KLASIFIKASI HUKUM ISLAM DALAM USHUL FIKIH: TELAAH TERHADAP HUKUM TAKLIFI DAN WADH‘I
The study of Usul Fiqh is an important foundation in understanding the structure of Islamic law. One of the main discussions in this discipline is the classification of Islamic law which is divided into two large categories, namely taklifi law and wadh‘I law. This article aims to systematically describe the concepts, types, and relationships between the two types of law. Through a qualitative approach and literature study of classical and contemporary literature, it was found that taklifi law such as wajib, sunnah, haram, makruh, and mubah regulates the burden of responsibility of the mukallaf, while wadh‘I law such as causes, conditions, and mani‘ functions as a support for the validity of taklifi law. Understanding this classification is not only important theoretically, but also has applicative relevance in the istinbāṭ process of Islamic law in the contemporary era. This article concludes that the integration between taklifi and wadh‘I law is the key to building a complete and contextual Islamic legal structure.
Fatmah Taufik Hidayat Fatmah Taufik Hidayat
Ahmad Wildan Alfatih Ahmad Wildan Alfatih
Novriandi Alfitra Mandala Novriandi Alfitra Mandala
Copyright (c) 2024 Rasid Rido Rasid Rido, Fatmah Taufik Hidayat Fatmah Taufik Hidayat, Ahmad Wildan Alfatih Ahmad Wildan Alfatih, Novriandi Alfitra Mandala Novriandi Alfitra Mandala (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM ARISAN PADA RESELLER ROYALE PREMIUM
This research was conducted to determine the practice of buying and selling using the social gathering system at Royale Premium resellers and what the view of muamalah fiqh is towards the practice of buying and selling using the social gathering system at Royale Premium resellers. This research is included in research with qualitative methods. The data sources in this research were obtained through interviews with sellers and social gathering participants. The documentation used is in the form of documents originating from the seller's WhatsApp account documentation or other documents. The results of the research show that the practice of arisan at Royale Premium resellers is that people who are interested will directly contact the seller to discuss the procedures for becoming an arisan participant, determining the winner is determined based on a lottery which is drawn once a month, and the period for holding the arisan is five months for five participants and others -other. Based on Islamic law, the practice of mukena social gathering is permitted (mubah) because it is a form of buying and selling istishna'. Meanwhile, regarding changes in the installments that participants must pay due to the increase in the price of mukena, it is considered usury, because indirectly they are required to pay more than the installments they previously paid.
Copyright (c) 2024 Zaharullah Zaharullah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
In Islamic legal theory (uṣul al-fiqh), ijmam is the third source of law after the Koran and sunnah (hadith). During the early legal schools of thought, the position of ijmaid was fourth. There was a shift in position after entering the Imam ash-Shafi'i period, and it was strengthened again in the classical period, the function and position of ijmaa became static, rigid, formal, final, not prospective for the future, and did not allow ijmaat to occur in the future. come. The concept of ijmaat during the early legal schools of law was a principle of justification to state the legitimacy of various different opinions, as an effort to find common ground and agree in establishing syar'i law. Al-Qur'an and sunnah are the propositions that create, while qiyas, ijmaak, and others are the propositions that reveal in finding the law. The concept of Ijmak was originally something dynamic and there was a harmonious integrative relationship between sunnah, ijtihad and ijmaak, but after the ash-Shafi'i period, ijmaq changed and shifted to be static, formal, not prospective for the future, the object of study is very limited, and Ijma is only possible during the friendship period, in the future it is not possible. It was even worse in the classical period, ijmaq became something that was final, and could not be changed until "the door to ijtihad was closed", conformity developed and madhhab fanatics. The model of consensus that is needed in this modern era is democratic consensus organized in the form of legislative institutions at the national and international levels. These institutions are needed to accommodate various interests and agreements in every nation-state, and the international community to discuss crucial international issues, such as humanitarian, human rights, justice, economic, and terrorism problems regardless of ethnic, racial, religious and cultural backgrounds, the important thing is that we all have a commitment to improving human life in the international world. And the results of formal and non-formal consensus can in time be changed again in line with developments in the situation and conditions of modern times.
Copyright (c) 2022 Muhammad Yasir Muhammad Yasir (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KAIDAH FIKIH DALAM REAKTUALISASI HUKUM ISLAM
Human life continues to develop in accordance with its human nature, making many new cases appear without any legal provisions in either the Al-Quran or Hadith. The dynamics of society that continues to develop are not in line with legal texts which are static in nature. Based on these conditions, it is necessary to actualize Islamic law. Another problem that arises is that in order to carry out reactualization, there must still be a mechanism or formula for discovering the new law. The fiqh rules actually provide a concrete solution to the need for a method or way of finding the law (istinbath al-ahkam). With the existence of fiqh principles, it is hoped that the answers to contemporary problems can be found as an application to the re-actualization of Islamic law.
Fiqh Rules, Re-actualization, Islamic law
Copyright (c) 2022 Irwandi Irwandi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
In Islamic law, qiyas is a solution offered for various legal cases that are not explicitly stated in the proposition in the sources of Islamic law. It is known that Imam Shafi'i was the originator of the concept of qiyas. In his view, various legal cases in Muslim societies that are not clearly regulated in the Qur'an or Sunnah can be resolved through qiyas, either in the form of qiyas jaly or qiyas khafi. Everyone knows that Islamic law is contained in the Koran, the prophetic traditions, the opinions of the early generations of scholars, the consensus and controversies among them, has a high intellectual capacity and sharp analysis whereby he can identify obscure facts, and can become al-Qais. The concept of qiyas consists of four elements of al-ashl, namely the original law derived from the text, al-far, or from an al-'illah. A qiyas may not go beyond the text of the main sources of Islamic law, because it is taken from existing texts.
Maimun Abdurrahman Amin Maimun Abdurrahman Amin
Copyright (c) 2022 Maimun Abdurrahman Amin Maimun Abdurrahman Amin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
AMPAK PERCERAIAN TERHADAP PSIKOLOGIS, EMOSIONAL DAN MENTAL ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Every human being certainly has the hope of building a family which is the goal of marriage law, namely building a good familysakinah, mawaddah wa rahmah. However, there are various factors that cause the breakdown and destruction of a household so that they choose to divorce. The consequences of the divorce will damage the relationship between husband and wife and have an impact on the psychological, emotional and mental well-being of the child.Collecting data with a literature study approach (library research), which is done by searching for data or research information through reading scientific journals, reference books and publication materials available in various sources. The results of this study indicate that husband and wife sometimes have to face problems in their household life, the emergence of problems in the household can be caused by many things including economic factors, lack of sense of responsibility, differences in outlook on life which can result in a household crisis. A woman who is about to become a widow doesn't think about what other people think of her because according to her this is her life and she is the one who is going through it all, it's just that there is guilt for her child when she has to get a divorce. Of course there is an impact of divorce that will arise on the psychological development of their children, trying so that their children do not lose the love of a father.
Impact of Divorce; Psychological, Emotional and Mental Development of Children, Islamic Law
Copyright (c) 2022 Muhammad Syrif Muhammad Syrif (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EKSISTENSI POLITIK PEREMPUAN ACEH MENJELANG PEMILIHAN UMUM (PEMILU) 2024
Islam sees that women are not only domestic creatures (home) who are not allowed to enter and participate in the public (political) sphere. Men and women are given the same rights to contribute in all fields whether social, political, legal, technological development, and so on. Based on this background, this study tries to analyze the position of Acehnese women's groups and their existence ahead of the 2024 elections. This research was conducted using a historical approach (Historical Approach). The historical approach was taken in order to trace the history of women's participation in politics in Aceh from time to time by analyzing descriptive, comprehensive, holistic and complete data. The results of this study indicate that: First: The history of women's participation in politics in Aceh is demonstrated by the central role of a number of female figures in formal politics in the region. Historically, Acehnese women, apart from having the ability to lead and govern, also had significant influence from a political perspective, which succeeded in providing protection and legal certainty to women. Second: The political existence of Acehnese women ahead of the 2024 election is very inclusive. UUPA as legal legality is more progressive because it guarantees gender equality in it, and even explicitly guarantees the protection and equality of women. Even so, there are many gaps in women's ideology that raise their own challenges for Acehnese women's practical political candidates in the upcoming 2024 general elections.
Politics, Acehnese Women, 2024 Election.
Copyright (c) 2022 Zuriah Zuriah, Teuku Amnar Saputra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS EFEKTIVITAS PERAN PEMERINTAH DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN (KAJIAN DI KABUPATEN PIDIE JAYA)
Based on data released by BPS, the percentage of poverty in Pidie Jaya until the end of 2020 has not shown a significant decline. It is also influenced by various factors. The purpose of this study was to determine the role of government and the effectiveness of government programs and to determine the obstacles faced by the government in reducing poverty. Because this research is a qualitative research which analyzed descriptively, primary data can be obtained directly by interviewing several sources including the head of Baitul Mal, the Baitul Mal Secretariat in Pidie Jaya, Bappeda Employees and the PKH Committee in Pidie Jaya. While the secondary data is obtained by examining documentation in the form of books, journals, articles, websites and other research results as well as other relevant documents to help answer the problem formulation through the data. In addition, the authors also analyze the data that the authors get from internal data from various government agencies in Pidie Jaya. The technique that the writer uses to collect all the data is the technique of observation, interviews, and documentation. The results show that the government in reducing poverty has made various policies and roles, to optimize the performance in collaboration with several agencies such as Baitul Mal, Social Service, Bappeda and Public Works Office. It cannot be denied, that the data released by BPS shows a negative trend, however, various efforts and programs that have been carried out by the local government to reduce poverty have not been effective and in fact the program has not had optimal implications. Of course, this condition is influenced by several obstacles, including human resources, facilities and infrastructure, lack of employment opportunities, ineffective performance of state apparatus and assistance that is not well targeted
Role Effectiveness, Poverty Rate, Pidie Jaya Regency
Copyright (c) 2022 Baihaqi Baihaqi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KEWAJIBAN ALIMENTASI ANAK KEPADA ORANG TUA MENURUT KAJIAN KITAB TURAST DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974TENTANG PERKAWINAN
Dewasa ini banyak terdapat orang-orangtua yang diumur senjanya hidup dengan tidak ada yang mengurusi, mulai dari tuinggal sebatang kara di rumah tua sampai pada taraf penitipan di rumah-rumah penitan orang tua jompo. Fenomena ini terjadi karena banyak anak-anak mereka yang sudah dewasa tidak sempat menghiraukan orang tua mereka sehingga banyak dari mererka yang diabaikan oleh anak-anaknya bahkan ada yang tidak memberikan nafkah di saat mereka sudah tidak berdaya untuk bekerja, kajian ini meneliti tentang Kewajiban Alimentasi Anak Kepada Orang Tua menurut kajian Kitab Turast dan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kewajiban alimentasi anak kepada orang tua menurut kajian kitab turast dan undang-undang. Adapun metode penelitoian yang digunakan adalah penelitian pustaka yaitu dengan merujuk kepada kitab-kitab turast dan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa anak berkewajiban untuk memberikan nafkah orang tuannya disaat mereka sudah tiak berdaya baik karena sakit, lemah dan lain sebaginya. Namun terdapat perbedaan antara kajian dalam kitab turast dengan undang-undang yaitu kewajiban bersifat mutlak menurut undang-undang dan kewajiban yang tidak mutlak menurut kajian kitab turast. Pasan kami untuk para pembaca agar dapat memberikan masukan-masukan terhadap penelitian ini yang pasti masih terdapat banyak kekurangan. Dan utuk para peneliti agar dapat mengembangkan penelitian agar lebih sempurna.
Copyright (c) 2023 Aria Sandra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KEBUTUHAN MANUSIA MENURUT PERSPEKTIF ASY-SYĀṬIBῙ DAN ABRAHAM MASLOW
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan serta relevansi teori kebutuhan manusia menurut asy-Syāṭibī dan Abraham Maslow. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Teori yang digunakan adalah teori maslahat dengan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku-buku yang ditulis langsung oleh asy-Syāṭibī dan Abraham Maslow. Penelitian ini menemukan bahwa teori asy-Syāṭibī dengan rentang waktu kemunculan yang terpaut jauh dari teori Maslow masih memiliki relevansi yang signifikan dengan teori kebutuhan Maslow. Teori asy-Syāṭibī memiliki keunggulan karena bersifat inklusif untuk menerima perubahan kebutuhan manusia di masa mendatang sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebaliknya teori Maslow bersifat terbatas dan tertutup sehingga jika suatu saat muncul kebutuhan baru, selain dari lima hieararki kebutuhan yang telah diungkapkan maka kebutuhan baru itu perlu dibuatkan hierarki baru karena tidak cocok untuk dimasukkan ke dalam salah satu dari hierarki yang ada, sebab hierarki yang ada bersifat tertutup dan terbatas. Meski demikian, teori asy-Syāṭibī memengenai kebutuhan manusia masih bersifat implisit, belum eksplisit seperti teori Abraham Maslow. Hal inilah yang menjadi titik lemah teori asy-Syāṭibī jika dibandingkan dengan teori Abraham Maslow disamping asy-Syāṭibī belum mengungkap kebutuhan manusia modern seperti kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri ke dalam hieararki maqāṣid al-syarīah yang ia susun.
Copyright (c) 2023 Husni (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0