SYARI'AH: Jurnal Hukum Islam adalah jurnal akses terbuka yang diterbitkan oleh STISNU Aceh. Jurnal ini berkaitan dengan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan studi hukum Islam. Hukum Islam dapat berupa Hukum Ekonomi Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum Pidana Islam, Hukum Tata Negara Islam, Hukum Zakat dan Wakaf, dan Pemikiran Hukum Islam Kontemporer yang berfokus pada pengembangan Hukum Islam (syariah), dan peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan melalui penelitian perpustakaan, atau penelitian lapangan. Penerbitan jurnal akademik ini dimaksudkan untuk memperkaya khazanah hukum Islam yang telah berkembang saat ini. Jurnal ini diterbitkan dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Jurnal saat ini diindeks dan/atau disertakan oleh Google Scholar, dll. Setiap artikel yang diterima harus mengikuti pedoman Penulis. Setiap makalah yang dikirimkan akan ditinjau oleh reviewers. Proses peninjauan menggunakan dengan Tinjauan buta bahwa peninjau tidak mengetahui identitas penulis, dan penulis tidak mengetahui identitas reviewers.
Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh
IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SERTA PENERIMAAN NEGARA
This study aims to analyze the implementation of Article 23 Income Tax (PPh 23) and its impact on taxpayer compliance and state revenue. PPh Article 23 is a tax withholding mechanism applied to certain types of income, utilizing a withholding tax system considered effective in improving tax collection efficiency. This research employs a qualitative approach with a descriptive method through literature study based on scientific journals, books, and tax regulations from the last five years. The findings indicate that PPh Article 23 plays a strategic role in expanding the tax base and increasing state revenue. However, its implementation still faces several challenges, including regulatory complexity, misclassification of taxable objects, and low tax literacy among taxpayers. The digitalization of tax administration through e-Bupot has contributed positively to improving efficiency and transparency. Therefore, continuous efforts such as regulatory simplification, enhanced tax education, and strengthening digital systems are necessary to optimize the implementation of PPh Article 23 effectively and sustainably.
Copyright (c) 2026 Cindy Khairani Nasution, Nazwa Rahmayani Lubis (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
GAMPONG ACCELERATION: SOCIAL ENGINEERING AND NEW CONVERGENCE TOWARDS STUNTING-FREE PIDIE
Penurunan prevalensi stunting merupakan agenda prioritas pembangunan sumber daya manusia yang kritis. Kabupaten Pidie secara makro mencatat angka prevalensi stunting yang tergolong memuaskan yakni sebesar 5,51%. Namun, pencapaian agregat tersebut menyembunyikan disparitas spasial yang ekstrem di desa-desa lokus rentan, seperti Desa Pulo Jeumpa yang menyentuh angka darurat 26,67%. Makalah kebijakan (Policy Paper) ini ditujukan untuk mengurai fenomena paradoks tersebut dengan membedah dua akar persoalan utama: disfungsi tata kelola akibat tingginya ego sektoral antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam eksekusi konvergensi, serta stagnasi transformasi perilaku komunal akibat cengkeraman residu kultural dan mitos pengasuhan anak. Kajian ini menggunakan metodologi kualitatif melalui pendekatan studi kasus dan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 50 informan kunci di tingkat tapak. Formulasi strategi diekstraksi menggunakan analisis Matriks SWOT, yang kemudian dievaluasi secara komparatif melalui instrumen kriteria William Dunn. Hasil sintesis penilaian membuktikan bahwa intervensi pembangunan fisik dan birokrasi konvensional tidak lagi memadai. Oleh karena itu, naskah ini merekomendasikan alternatif "Integrasi Tata Kelola Inovatif dan Rekayasa Sosial" sebagai solusi paling efektif. Rekomendasi konkret ditujukan kepada Bupati Pidie untuk merumuskan Peraturan Bupati yang memandatkan penerapan budget tagging (penguncian anggaran bersyarat) bagi OPD terkait, serta mengafirmasi pemanfaatan Dana Desa guna membiayai pelibatan ulama dan tokoh adat sebagai agen rekayasa sosial. Solusi holistik ini diyakini mampu mendobrak sekat birokrasi sekaligus meruntuhkan mitos gizi demi menyelamatkan masa depan generasi emas Pidie. Kata Kunci: Stunting, Rekayasa Sosial, Tata Kelola Inovatif, Konvergensi Anggaran, Evaluasi Kebijakan, Kabupaten Pidie.
Copyright (c) 2026 Zulkarnaini Zulkarnaini (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
FIKIH HIJAU: PERSPEKTIF ISLAM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
Environmental damage has become an increasingly serious global problem due to increasing human activities that ignore ecological balance. Various phenomena such as floods, landslides, environmental pollution, the clean water crisis, climate change, and the loss of biodiversity indicate a decline in environmental quality that impacts human life. From an Islamic perspective, humans hold the position of caliphs (khalifah) responsible for protecting and wisely managing the earth. The concept of green fiqh (fiqh al-bi'ah) presents itself as an approach to Islamic law that integrates spiritual, moral, and ecological values ​​in environmental preservation. This study aims to examine the concept of green fiqh, its theological foundations, and its relevance in addressing contemporary environmental issues. The method used is library research utilizing various national scientific journals, books, and relevant supporting documents. The results of the study indicate that green fiqh is built on the principles of caliphate, balance (mizan), benefit (maslahah), and the prohibition of causing damage (fasad). The implementation of these principles can serve as a foundation for building public ecological awareness and supporting sustainable development in harmony with Islamic values.
Copyright (c) 2025 Nurmaidah Pratama Putri, Abelia Natasya, Naya Nofira Azzahra, Febbi Guspianti, Atya Putri Ramadhani, Indah Ramadani, Salasa Azzuhra, Radhiyatul Fithri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
FIKIH ENERGI TERBARUKAN: AKTUALISASI NILAI FIKIH HIJAU DALAM MENGATASI KRISIS LINGKUNGAN GLOBAL
The global environmental crisis, characterized by climate change, global warming, environmental pollution, and the degradation of natural resources, has intensified due to the excessive use of fossil fuels. This condition demands solutions that are not only technical in nature but also grounded in ethical and moral values. This study is based on several research questions: how does the use of fossil fuels contribute to the global environmental crisis, how does the concept of green fiqh (fiqh al-bi'ah) in Islam view environmental preservation, and how can the values of green fiqh be actualized through the development of renewable energy in addressing the global environmental crisis. This research aims to analyze the concept of renewable energy fiqh as an actualization of green fiqh values in responding to contemporary environmental issues. The research employs a library research method with a descriptive qualitative approach through the examination of relevant journals, books, policy documents, and Islamic legal sources. The findings indicate that renewable energy is consistent with the principles of green fiqh, which emphasize human responsibility as khalifah (stewards) on Earth to preserve the environment. The development of renewable energy is also in line with the objectives of Islamic law in promoting public welfare (maslahah) and preventing environmental damage. Therefore, renewable energy serves not only as an ecological solution but also as an implementation of Islamic values that support sustainable development.
Copyright (c) 2026 Kalista Kalista, Respi Angela, Ria Artha, P Rizka Nabila, Silvia Ayu Pratiwi, Syefni, Tasya Nabila, Radhiyatul Fithri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
SINERGI HOSPITALITY DAN DIGITALISASI: OPTIMALISASI LAYANAN ADMINDUK MELALUI "ABDYA MOBILE PRIME"
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Barat Daya menghadapi tantangan strategis berupa kesenjangan antara tingginya capaian kuantitas dokumen administratif (seperti Akta Kelahiran 99,98%) dengan rendahnya kualitas interaksi pelayanan, yang berbarengan dengan lambatnya laju aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di angka 21,64%. Makalah kebijakan ini bertujuan merumuskan strategi evolusi pelayanan prima guna mengatasi kerapuhan kompetensi hospitality aparatur garda depan dan penataan sarana yang belum inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, menriangulasi data primer dari survei terhadap 50 responden dengan data sekunder dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025 serta Renstra 2025-2029. Analisis masalah dilakukan menggunakan metode USG dan Diagram Fishbone, dilanjutkan formulasi strategi melalui matriks SWOT/TOWS. Untuk menetapkan solusi terbaik, tiga alternatif kebijakan dievaluasi menggunakan enam kriteria William Dunn. Hasil analisis menunjukkan bahwa intervensi parsial, seperti sekadar pelatihan SDM atau renovasi fisik, tidak memadai untuk menyelesaikan akar permasalahan secara sistemik. Oleh karena itu, makalah ini merekomendasikan penerbitan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Berbasis Human-Centered Design melalui peluncuran program "Abdya Mobile Prime". Kebijakan ini secara integratif memadukan aparatur yang telah direkonstruksi kompetensinya dengan pemanfaatan optimal Mobil Pelayanan DOKA untuk melakukan jemput bola ke gampong-gampong. Implementasi kebijakan ini diproyeksikan tidak hanya mendongkrak target digitalisasi IKD, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial dan tata kelola birokrasi yang memanusiakan warga di seluruh pelosok Aceh Barat Daya. Kata Kunci: Pelayanan Prima, Human-Centered Design, Disdukcapil Abdya, Kebijakan Publik, Abdya Mobile Prime.
Copyright (c) 2026 Safina Safina (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
A GOVERNMENT THAT SERVES, NOT TO BE SERVED: PUBLIC SERVICE TRANSFORMATION IN THE DIGITAL ERA OF ACEH TAMIANG
Kabupaten Aceh Tamiang menghadapi tantangan kelumpuhan pelayanan publik yang ekstrem pascabencana banjir bandang November 2025. Masalah utama yang diidentifikasi bukan sekadar kerusakan infrastruktur fisik, melainkan kerapuhan tata kelola data yang terfragmentasi (silo data) dan ketiadaan orkestrasi transformasi digital yang resilien. Dampaknya, aktivitas pemerintahan sempat lumpuh total, koordinasi bantuan logistik tidak akurat, dan pemulihan hak-hak dasar warga terhambat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan analisis kuantitatif melalui matriks IFE, EFE, dan kuadran SWOT. Hasil diagnosa menempatkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada posisi Turn-around (Kuadran II), yang berarti terdapat peluang eksternal besar berupa dukungan Pemerintah Pusat namun terhambat oleh kelemahan internal yang akut. Berdasarkan analisis kriteria William Dunn, kajian ini merekomendasikan satu kebijakan utama: pembentukan Kantor Manajemen Transformasi Digital (KMTD) melalui Peraturan Bupati. KMTD dirancang sebagai unit kerja khusus untuk memimpin integrasi Satu Data Aceh Tamiang dan migrasi layanan publik ke ekosistem cloud yang tahan bencana. Rekomendasi ini diperkuat dengan roadmap implementasi 2026–2030 untuk memastikan keberlanjutan transformasi digital. Implementasi kebijakan ini sangat krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari entitas yang dilayani menjadi pelayan publik yang responsif, akuntabel, dan resilien dalam menghadapi krisis di masa depan. Kata Kunci: Transformasi Digital, Pelayanan Publik, Resiliensi Bencana, KMTD, Aceh Tamiang.
Copyright (c) 2026 Tengku Herawati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN PAKSA AKIBAT ZINA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
The phenomenon of forced marriage due to adultery is a social issue that still occurs in several areas in Aceh, including in Gampong Bukloh, Sukamakmur District, Aceh Besar Regency. This practice is based on the community's view that marriage is a solution to maintain family honour, while avoiding the social disgrace caused by extramarital relationships. However, from an Islamic law perspective, marriage has a key requirement, namely the consent of both parties. This study aims to analyse the community's perception of forced marriage due to adultery and review it from an Islamic law perspective. The research method used is a qualitative approach with in-depth interviews with community leaders, village officials, and the families of the perpetrators. The results show that most people still consider forced marriage to be the best way to resolve adultery, although there is a small group that rejects this practice because it is considered contrary to the principle of consent in marriage contracts. From an Islamic legal perspective, forced marriage is not justified because it contradicts the principle of freedom of choice (ikhtiyar) and the purpose of marriage as mitsaqan ghalizha. Therefore, more intensive Islamic legal education is needed so that the community understands that adultery cases do not have to be resolved through forced marriage, but rather through established Sharia legal mechanisms.
Copyright (c) 2026 Muhammad Askar Maulana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
INTEGRASI LEGISLASI SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM MODERN: TANTANGAN DAN PELUANG DI INDONESIA
Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim mengalami perkembangan legislasi syariah melalui berbagai regulasi, seperti Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, perbankan syariah, zakat, dan wakaf. Integrasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem hukum nasional, melainkan sebagai proses harmonisasi antara nilai-nilai syariah dengan prinsip negara hukum modern berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian pustaka terhadap berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi legislasi syariah memberikan peluang besar dalam memperkuat moralitas hukum, pengembangan ekonomi syariah, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Islam. Namun demikian, integrasi tersebut juga menghadapi tantangan berupa disharmonisasi dengan prinsip hak asasi manusia, pluralisme masyarakat, perbedaan tafsir keagamaan, serta potensi konflik antara hukum Islam dan hukum nasional. Selain memberikan dampak positif terhadap perkembangan sistem hukum dan ekonomi syariah di Indonesia, integrasi legislasi syariah juga menimbulkan perdebatan mengenai kesetaraan gender, perlindungan hak minoritas, dan konsistensi penerapan hukum dalam negara demokrasi modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam serta menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembentukan kebijakan hukum nasional yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Copyright (c) 2026 Amirah Zahra Maulidyah, Ainun Juniarti Aziz, Kurniati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS PANDANGAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI PUTUSAN NO.5684/PDT.G./2024/PA.SBY)
Perkawinan merupakan hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam status suami istri, yang bertujuan membentuk rumah tangga yang harmonis dan abadi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, tidak semua perkawinan berlangsung sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu faktor yang dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan adalah tindakan pemalsuan identitas oleh salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif hukum positif terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas, serta menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 5684/Pdt.G./2024/PA.Sby. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis dengan metode deskriptif kualitatif, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat keterangan palsu atau tidak terpenuhinya syarat sahnya perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 hingga 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara yang diteliti, Tergugat I terbukti memberikan informasi palsu dengan menyatakan diri sebagai lajang saat menikahi Tergugat II, padahal masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat. Berdasarkan bukti dan kesaksian yang diajukan, hakim memutuskan bahwa perkawinan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan. Temuan ini menekankan pentingnya keabsahan data identitas dalam perkawinan dan perlunya pengawasan administratif oleh pejabat pencatat nikah agar tidak terjadi penyimpangan hukum yang merugikan pihak lain.
Copyright (c) 2026 Ahmad Mursid Efendi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG AKAD SYIRKAH: RELEVANSI DENGAN PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER
The syirkah contract is one of the key instruments in the Islamic economic system, based on the principles of cooperation, justice and the proportional distribution of profits. Wahbah az-Zuhaili, as a contemporary scholar, has made a significant contribution to the development of muamalah fiqh, particularly in relation to the syirkah contract. This article aims to analyse Wahbah az-Zuhaili’s thoughts on the syirkah contract and its relevance to the development of contemporary Islamic economics. This study employs a literature review using a descriptive-analytical approach, drawing upon the works of Wahbah az-Zuhaili and other literature on Islamic economics. The results of the study indicate that Wahbah az-Zuhaili views the syirkah contract as a valid and flexible form of cooperation provided it adheres to Sharia principles, such as the voluntary consent of the parties, clarity regarding capital, an agreed-upon profit-sharing arrangement, and the avoidance of elements of gharar, riba, and fraud. His ideas are relevant to modern Islamic economic practice, particularly in the development of Islamic banking, Islamic cooperatives, and partnership-based investment. Thus, the concept of syirkah according to Wahbah az-Zuhaili can serve as a normative foundation for strengthening an Islamic economic system that is just and oriented towards the public good.
Copyright (c) 2025 Syukri M. Yusuf (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
DARI ASET MENJADI PENDAPATAN: MODEL BISNIS AKSELERASI PNBP UNTUK PTKIN PRA-BLU BERBASIS INVESTASI SBSN PADA UIN SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE
Transformasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) menuju Badan Layanan Umum (BLU) merupakan agenda prioritas nasional untuk meningkatkan kemandirian finansial dan kualitas layanan. Studi kasus pada UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe ini mengidentifikasi sebuah ‘Paradoks Aset Produktif’: institusi berhasil merealisasikan aset strategis modern melalui investasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), namun terhambat oleh kerangka regulasi Satker PNBP yang kaku. Kondisi ini menyebabkan potensi diversifikasi PNBP yang telah terpetakan secara matang tidak dapat direalisasikan, sehingga menimbulkan hilangnya potensi pendapatan negara (opportunity cost) yang signifikan setiap tahunnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis SWOT, IFE/EFE, dan TOWS terhadap dokumen perencanaan strategis dan data benchmarking, kajian ini memetakan posisi institusi secara komprehensif. Hasil analisis menunjukkan UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe berada pada Kuadran III (Strategi Turnaround), di mana kekuatan internal yang besar berupa aset dan rencana bisnis dilemahkan secara fundamental oleh hambatan regulasi eksternal. Hal ini menegaskan bahwa solusi yang dibutuhkan bukanlah perbaikan internal semata, melainkan sebuah terobosan kebijakan yang proaktif dan dimulai dari dalam. Policy paper ini merekomendasikan sebuah kebijakan yang implementatif di tingkat institusi: penetapan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Unit Pengembangan Usaha dan Optimalisasi Aset Strategis (UPU-AS). Unit ini bertugas menyusun ‘Naskah Kesiapan Bisnis dan Finansial’ sebagai instrumen advokasi berbasis bukti untuk mengakselerasi proses transisi menuju status BLU penuh, mengubah postur institusi dari pemohon pasif menjadi inisiator yang siap. Kata Kunci: Akselerasi PNBP, Badan Layanan Umum (BLU), Optimalisasi Aset, Investasi SBSN, PTKIN Pra-BLU, Manajemen Perguruan Tinggi.
Copyright (c) 2026 Muslim Muslim (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
DEKONSENTRASI LAYANAN KEDARURATAN: MEMUTUS RANTAI GEOGRAFIS DAN KULTURAL KEMATIAN IBU DI ACEH BARAT
Angka kematian ibu di wilayah terpencil Kabupaten Aceh Barat, khususnya di Kecamatan Sungai Mas dan Woyla, merupakan krisis multidimensi yang dipicu oleh hambatan topografi geografis dan kuatnya cengkeraman budaya patriarki. Meskipun kinerja penyerapan anggaran pemerintah daerah secara administratif sangat tinggi, model layanan kesehatan yang tersentralisasi di wilayah urban dan bersifat pasif mengakibatkan kegagalan sistem evakuasi kedaruratan yang fatal. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi transformasi layanan kesehatan melalui pendekatan dekonsentrasi guna memitigasi risiko kematian maternal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan 50 informan kunci melalui wawancara mendalam yang ditriangulasi dengan data sekunder pemerintah. Analisis dilakukan menggunakan matriks SWOT (IFE/EFE) untuk memetakan posisi strategis daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kesehatan di Aceh Barat berada pada Kuadran I (Strategi Agresif), di mana kekuatan penyerapan anggaran dan peluang regulasi Dana Desa belum dikapitalisasi secara optimal untuk mengatasi hambatan akses. Artikel ini mendiskusikan pentingnya pergeseran paradigma dari layanan pasif menuju sistem evakuasi mandatori berbasis gampong. Rekomendasi utama diarahkan pada pembentukan regulasi daerah yang mengunci alokasi Dana Desa untuk ambulans gampong dan dana taktis darurat. Langkah ini dinilai sebagai manifestasi keadilan sosial dan perlindungan hak hidup perempuan di wilayah hinterland Aceh Barat. Kata Kunci: Kematian Ibu, Dekonsentrasi Layanan, Dana Desa, Evakuasi Darurat, Aceh Barat.
Copyright (c) 2026 Amri SAMSUWIR (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
MENGATASI ANOMALI PRODUKTIVITAS: REKONSTRUKSI MODEL PENDAMPINGAN PETANI DAN DIGITALISASI PRASARANA IRIGASI DI KABUPATEN ACEH JAYA
Sektor pertanian Kabupaten Aceh Jaya tengah menghadapi anomali produktivitas ekstrem, di mana keberhasilan surplus tanaman pangan berbanding terbalik dengan anjloknya produktivitas perkebunan rakyat, khususnya kelapa sawit yang hanya terealisasi 57,16%. Kajian ini bertujuan membedah akar kegagalan sistemik tata kelola instansi yang secara faktual dipicu oleh dua krisis utama: disfungsi model pendampingan konvensional akibat ledakan beban kerja penyuluh (74 personel kewalahan membina 933 kelompok tani di 172 desa), serta paradigma mitigasi bencana yang lamban dan reaktif pasca-banjir. Ironisnya, krisis operasional ini dibiarkan berlarut di tengah tingginya kapasitas serapan anggaran dinas yang menyentuh 94,14%. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data lapangan dianalisis secara komprehensif melalui matriks SWOT dan dievaluasi dengan kriteria pembobotan William N. Dunn. Hasil diagnosis menempatkan birokrasi pada posisi Kuadran I (Agresif), yang secara imperatif menuntut diakhirinya rutinitas status quo yang tidak efisien. Berdasarkan pengujian alternatif, kebijakan pembentukan "Ekosistem Pertanian Presisi" terpilih sebagai solusi paling superior. Rekomendasi ini mewajibkan refocusing belanja daerah dari perbaikan fisik pasca-bencana menuju investasi early warning system berbasis smart irrigation, yang dipadukan dengan metode bimbingan jarak jauh (tele-extension). Dengan mengkapitalisasi ketersediaan sinyal seluler nirkabel di 170 desa, transisi teknologi ini diharapkan tidak sekadar menjadi perisai tangguh bagi 67 desa rawan banjir, melainkan memberdayakan masyarakat tani, memulihkan kedaulatan ekonomi, mengakhiri inefisiensi birokrasi, dan secara berkelanjutan mengerek naik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh Jaya. Kata Kunci: Anomali Produktivitas, Pertanian Presisi, Smart Irrigation, Tele-Extension, Kebijakan Publik, Aceh Jaya.
Copyright (c) 2026 Iskandar Iskandar (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
THE INEQUALITY ALARM: SAVING ACEH BESAR’S ULTRA-POOR FROM A GROWING ECONOMIC ABYSS AMIDST FALLING POVERTY RATES
Kajian ini dilatarbelakangi oleh fenomena "Alarm Ketimpangan" di Kabupaten Aceh Besar, di mana penurunan angka kemiskinan makro sebesar 2,16% pada tahun 2025 tidak diikuti oleh perbaikan kualitas hidup kelompok termiskin. Sebaliknya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) justru meningkat menjadi 0,53, mengindikasikan jurang ekonomi yang semakin lebar di lapisan masyarakat terbawah. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan analisis SWOT dan kriteria William Dunn, penelitian ini menemukan bahwa inefisiensi postur anggaran menjadi akar masalah utama. Dominasi belanja operasional sebesar 69,02% dan pemangkasan belanja modal infrastruktur dasar sebesar Rp15,8 miliar telah menghambat daya jangkau intervensi pemerintah terhadap kelompok miskin ekstrem. Sebagai solusi, Policy Paper ini merekomendasikan kebijakan mandatori Spending Re-design melalui penetapan ambang batas (capping) belanja operasional maksimal 40% dan pemulihan belanja modal minimal 30% pada SKPD pengampu. Langkah ini bukan sekadar upaya administratif, melainkan manifestasi kemanusiaan untuk memastikan kehadiran negara dalam menyediakan akses sanitasi, air bersih, dan modal produktif bagi warga yang selama ini terabaikan. Implementasi kebijakan ini secara konsisten diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan struktural dan mewujudkan keadilan sosial yang nyata di Kabupaten Aceh Besar. Kata Kunci: Kemiskinan Ekstrem, Indeks Keparahan (P2), Spending Re-design, Aceh Besar, Efisiensi Anggaran.
Copyright (c) 2026 Rusmini Rusmini (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENERAPAN DAN PENAFSIRAN PRINSIP-PRINSIP USHUL FIQH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
Prinsip-prinsip ushul fiqih merupakan dasar dari sistem penafsiran hukum Islam yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan teks-teks agama, seperti Al-Qur'an dan Hadis, dalam rangka menghasilkan hukum yang relevan dengan kondisi masyarakat. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, penerapan ushul fiqih dalam konteks hukum negara memiliki tantangan dan dinamika tersendiri. Penafsiran yang berbasis pada prinsip ushul fiqih tidak hanya berperan dalam membentuk hukum Islam yang bersifat individual, tetapi juga turut mempengaruhi kebijakan hukum negara, khususnya dalam bidang perundang-undangan yang berkaitan dengan syariat Islam, seperti hukum keluarga, warisan, dan ekonomi syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ushul fiqih, seperti qiyas, istihsan, istishab, dan maslahah mursalah, diterapkan dalam penafsiran hukum Islam di Indonesia dan bagaimana hal ini berinteraksi dengan sistem hukum nasional. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut, Indonesia dapat mengembangkan hukum yang tidak hanya sesuai dengan syariat Islam tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara, yang menjamin keberagaman dan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Namun, penerapan prinsip-prinsip ushul fiqih dalam konteks Indonesia juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan pluralisme agama, perbedaan mazhab, dan kebutuhan untuk menjaga keselarasan dengan sistem hukum negara yang bersifat sekuler. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendekatan yang inklusif, dengan menciptakan dialog antar mazhab, agar hukum Islam dapat diterapkan secara adil dan relevan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta prinsip keadilan sosial yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Secara keseluruhan, penerapan prinsip ushul fiqih dalam sistem hukum Indonesia dapat memberikan solusi yang adil dan kontekstual, dengan menjaga keseimbangan antara ajaran agama dan kebutuhan hukum negara yang pluralistik.
Copyright (c) 2026 Siti Aisyah Siti Aisyah, Nurul Latifa, Muhamad Mardani, Muhammad Azrul Amirullah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
REDESAIN ADK ASIMETRIS: PENYELAMATAN EKONOMI PASCABENCANA DAN AKSELERASI KEMANDIRIAN ACEH TENGAH
Kabupaten Aceh Tengah saat ini dihadapkan pada fenomena "Krisis Ganda" yang mencakup inefisiensi birokrasi yang memicu stagnansi pengentasan kemiskinan, serta kedaruratan ekologis pascabencana hidrometeorologi pada akhir 2025 yang memaksa 12.698 jiwa mengungsi dan menghancurkan 12.638 hektare kebun kopi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kegagalan instrumen Alokasi Dana Kampung (ADK) eksisting yang didominasi oleh pendekatan pemerataan absolut, serta merumuskan redesain kebijakan yang adaptif. Pendekatan kualitatif digunakan dengan instrumen analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG), Diagram Fishbone, dan matriks SWOT untuk membedah akar permasalahan secara preskriptif. Hasil analisis menemukan bahwa formula kaku ADK saat ini melanggengkan disinsentif kinerja aparatur desa dikonfirmasi oleh stagnansi mayoritas desa di status 'Berkembang' pada Kecamatan Silih Nara merujuk data Indeks Desa Membangun 2025 sekaligus melumpuhkan kapasitas fiskal desa dalam menyediakan dana talangan (bailout) pascabencana. Pemetaan SWOT memposisikan daerah pada Kuadran III yang mengamanatkan Strategi Putar Haluan (Turnaround Strategy). Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan eksekusi Reformasi Struktural Asimetris melalui restrukturisasi ruang fiskal untuk membentuk "Alokasi Afirmasi Bencana" sebagai co-financing mutlak bagi target Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 2026- 2028, disandingkan dengan "Insentif Kinerja" berbasis capaian kemandirian. Kebijakan ini tidak hanya bertindak sebagai instrumen penyelamatan ekonomi, tetapi juga sebagai rekayasa perilaku birokrasi menuju kemandirian institusional desa. Kata Kunci: Alokasi Dana Kampung, Krisis Ganda, Insentif Kinerja, Pemulihan Bencana, Teori Keagenan.
Copyright (c) 2026 Idhawati Idhawati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
OVERCOMING HUMAN CAPITAL STAGNATION: A BREAKTHROUGH POLICY FOR THE ACCELERATION OF EDUCATION AND HEALTH QUALITY IN ACEH TAMIANG
Pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Aceh Tamiang menghadapi tantangan ganda berupa stagnasi indikator fundamental yang diperburuk secara signifikan oleh bencana hidrometeorologi dahsyat pada akhir tahun 2025. Musibah banjir bandang tersebut telah melumpuhkan layanan publik, merusak 439 sekolah, serta menghancurkan 30,7 ribu hektare tambak rakyat yang merupakan pilar ekonomi lokal. Kajian ini bertujuan merumuskan kebijakan terobosan untuk mendobrak stagnasi mutu pendidikan dan kesehatan melalui pendekatan resiliensi sistemik. Menggunakan metodologi kualitatif studi kasus dengan analisis SWOT dan matriks William Dunn, penelitian ini mensintesis data primer dari FGD bersama 50 pemangku kepentingan serta data sekunder laporan kinerja dan keuangan daerah. Hasil analisis mengidentifikasi bahwa akar masalah terletak pada kekakuan sistem perencanaan rutin yang tidak adaptif terhadap risiko bencana. Temuan evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa strategi revitalisasi fisik konvensional tidak mencukupi untuk memulihkan modal manusia yang terdampak trauma dan krisis ekonomi. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan transformasi sistem melalui penerapan kebijakan layanan digital terpadu dan jaring pengaman sosial berupa "Beasiswa Transisi Resiliensi" untuk memastikan keberlanjutan kualitas SDM di tengah ancaman bencana di masa depan. Kata kunci: Stagnasi SDM, Resiliensi Bencana, Kebijakan Publik, Aceh Tamiang, Transformasi Digital.
Copyright (c) 2026 Fitriyanti Fitriyanti (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ACCELERATING FISCAL INDEPENDENCE THROUGH HYBRID DIGITALIZATION: A STRATEGY TO MITIGATE RETRIBUTION LEAKAGE IN PIDIE REGENCY
Kemandirian fiskal daerah merupakan pilar utama desentralisasi, namun Kabupaten Pidie menghadapi tantangan kerentanan struktural yang ditandai dengan anomali degradasi realisasi Retribusi Daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025, penerimaan retribusi anjlok secara signifikan dari Rp4,17 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp2,60 miliar pada tahun 2022. Penurunan drastis di tengah fase pemulihan ekonomi pasca-pandemi ini mengindikasikan adanya kegagalan sistem pengendalian internal pada metode pemungutan konvensional yang berbasis tunai. Ketiadaan jejak audit digital (digital audit trail) dalam sistem manual membuka celah kebocoran fiskal (fraud opportunity) dan inefisiensi yang masif. Artikel ini bertujuan untuk mendiagnosis akar permasalahan kebocoran retribusi tersebut dan merumuskan intervensi kebijakan strategis untuk mengakselerasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan teknik pengumpulan data melalui Focus Group Discussion (FGD) partisipatif dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan secara naratif mendalam menggunakan kerangka Fraud Diamond, Collaborative Governance, serta evaluasi strategis Matriks Internal-External Factor Evaluation (IFE-EFE) dan TOWS. Hasil analisis menunjukkan bahwa organisasi berada pada posisi kuadran Turnaround, yang menuntut perubahan haluan dari sistem manual menuju digital. Kajian ini merekomendasikan model kebijakan "Digitalisasi Hibrida Kolaboratif" yang mentransformasi juru pungut menjadi agen layanan digital dengan infrastruktur Mobile Point of Sales (MPOS) melalui skema kemitraan Zero Cost Investment dengan perbankan daerah. Solusi ini dinilai paling efektif dalam menutup celah kebocoran sekaligus tetap humanis dan akomodatif terhadap sosiokultural masyarakat Pidie. Kata Kunci: Kemandirian Fiskal, Kebocoran Retribusi, Digitalisasi Hibrida, Collaborative Governance.
Copyright (c) 2026 MU'AMMAR MUZAWIR (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
CLOSING THE CONSISTENCY GAP: INSTITUTIONALIZING 'MONEY FOLLOWS PROGRAM' TO SUPPORT BAPPEDA PIDIE’S 2025-2029 STRATEGIC GOALS
Pergeseran paradigma tata kelola keuangan daerah menuntut adanya sinkronisasi yang presisi antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun, di tengah ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat serta angka kemiskinan yang masih menyentuh 18,59%, Kabupaten Pidie menghadapi tantangan krusial berupa inkoherensi antara perencanaan teknokratis dengan realisasi penganggaran. Kajian ini menyoroti terjadinya degradasi konsistensi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menuju Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang anjlok hingga ke level 79,79%. Penurunan kualitas konsistensi ini menyebabkan hilangnya sejumlah program prioritas pengentasan kemiskinan akibat distorsi kepentingan sektoral dan kuatnya belenggu budaya organisasi yang berorientasi pada money follows function. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini membedah akar masalah menggunakan analisis Fishbone dan pemetaan lingkungan strategis melalui matriks Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) secara komprehensif. Data primer divalidasi melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 50 pemangku kepentingan utama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa akar masalah inkonsistensi terletak pada lemahnya kontrol sistemik, ketiadaan konsekuensi kinerja yang mengikat, serta dominasi ego sektoral dalam perebutan ruang fiskal yang sempit. Kajian ini merekomendasikan pelembagaan prinsip Money Follows Program melalui intervensi penguncian sistem (SIPD Locking) dan integrasi indikator konsistensi dengan skema insentif Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) guna mengembalikan rasionalitas penganggaran yang berorientasi pada hasil dan kesejahteraan publik. Kata kunci: Money Follows Program, Konsistensi Perencanaan, Kebijakan Publik, SIPD, Tunjangan Kinerja.
Copyright (c) 2026 Farrah Anggraini (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
STRATEGI TRANSISI FISKAL SANITASI PASCA-OTSUS: PENDEKATAN KONSORSIUM KOLABORATIF UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI ACEH JAYA
Kabupaten Aceh Jaya dihadapkan pada paradoks pembangunan yang krusial menjelang periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) 2025-2029. Tingginya belanja modal untuk infrastruktur sanitasi yang bersumber dari Dana Transfer dan Otonomi Khusus (Otsus) ternyata belum mampu secara signifikan menurunkan angka stunting maupun menjamin keberfungsian aset dalam jangka panjang. Kajian ini bertujuan untuk merumuskan strategi transisi fiskal guna mencegah kelumpuhan layanan dasar pasca-berakhirnya Dana Otsus pada tahun 2027. Menggunakan metode kualitatif desain studi kasus dengan pendekatan triangulasi data, kajian ini membedah kerentanan daerah melalui analisis matriks Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT). Hasil analisis menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal daerah yang mencapai lebih dari 85% merupakan ancaman struktural utama (flypaper effect). Pola belanja yang sangat bias pada pengadaan fisik tanpa diimbangi oleh jaminan ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan telah menciptakan depresiasi aset yang dipercepat. Berdasarkan pemetaan kuadran defensif pada matriks SWOT, artikel ini menawarkan pendekatan "Konsorsium Sanitasi Tuntas Stunting Berbasis Gampong" sebagai solusi. Pendekatan ini merupakan skema pembagian beban (burden sharing) yang inovatif, di mana pembangunan sanitasi mikro didelegasikan kepada optimalisasi Dana Desa dan kemitraan Corporate Social Responsibility (CSR), sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) difokuskan murni pada efisiensi pemeliharaan aset makro. Strategi ini menjadi langkah mitigasi fiskal yang menjamin masyarakat di kantong kemiskinan tetap mendapatkan akses sanitasi secara berkelanjutan. Kata Kunci: Transisi Fiskal, Sanitasi, Stunting, Otonomi Khusus, Tata Kelola Kolaboratif.
Copyright (c) 2026 Papat Maliki (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
INTERVENSI KEBIJAKAN MUTU LAYANAN: MENGOREKSI TARGET IKM PESIMISTIS DALAM RENSTRA SEKRETARIAT DPRK NAGAN RAYA 2025-2029
Terjadi paradoks kinerja yang mencolok pada tata kelola Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya. Di satu sisi, capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2024 berhasil meraih predikat 'Baik' dengan skor 77,35. Namun di sisi lain, dokumen perencaan strategis yakni Rancangan Awal Renstra 2025-2029 justru menetapkan target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada level pesimistis, yakni pada kategori 'Kurang Baik' dengan skor 65. Disorientasi perencanaan ini berpotensi melegalkan stagnasi kualitas pelayanan publik selama lima tahun ke depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengoreksi anomali target tersebut melalui perumusan strategi intervensi kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui telaah dokumen dan Focus Group Discussion (FGD). Data dianalisis secara komprehensif menggunakan analisis SWOT yang dikuantifikasi melalui Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE) dan Eksternal (EFE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar masalah terletak pada mentalitas perencanaan defensif dan inefisiensi alokasi anggaran yang didominasi oleh belanja pemeliharaan aset fisik, sementara sistem layanan aspirasi masih berjalan secara manual. Berdasarkan sintesis Matriks Internal-Eksternal, posisi organisasi berada pada Kuadran Turnaround. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan intervensi holistik yang mencakup revisi target IKM menjadi 76 (Baik), realokasi 30% anggaran pemeliharaan fisik menuju transformasi sistem E-Parlemen, dan pembentukan kemitraan tenaga ahli legislasi. Intervensi ini mendesak untuk memastikan pelayanan parlemen yang adaptif, responsif, dan menjamin hak-hak konstituen di era digital. Kata Kunci: Perencanaan Strategis, Indeks Kepuasan Masyarakat, Kebijakan Anggaran, Transformasi Digital, Kinerja Parlemen
Copyright (c) 2026 Tarmizi Tarmizi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI SUKUK BERBASIS ANALISIS KEUANGAN
The development of Islamic financial instruments has encouraged increased investor interest in sukuk as an investment alternative that complies with Islamic principles. However, sukuk investment decisions still require comprehensive financial analysis in order to minimize risk and optimize returns. This study aims to analyze the role of financial analysis in sukuk investment decision making. The research method used is a literature study with a descriptive-analytical approach to various relevant scientific sources. The results of the study show that financial indicators, such as rate of return, risk, liquidity, and underlying asset performance, have a significant influence in determining sukuk investment decisions. Financial analysis provides a rational and objective basis for investors to choose sukuk instruments that are in line with their investment objectives and risk profiles. Thus, the application of appropriate financial analysis is an important factor in improving the quality of sukuk investment decisions.
Copyright (c) 2026 Ismail Ismail, Syamsul Rizal (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
DAMPAK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)
Micro, small and medium enterprises (MSMEs) are the backbone of the national economy, playing an important role in employment and income distribution. However, the sustainability of MSMEs often faces serious challenges due to unfair business practices. This article aims to analyse the impact of unfair business competition on the sustainability and development of MSMEs. The method used in this study is a literature review, examining various literature, laws and regulations, and relevant previous research results. The results of the study show that unfair business competition, such as monopolies, cartels, predatory pricing, and abuse of dominant positions, has a negative impact on MSMEs, both in terms of reduced income, limited market access, and decreased competitiveness. Therefore, the active role of the government and the enforcement of fair business competition laws are necessary to protect MSMEs and create a healthy business climate.
Copyright (c) 2026 Nurarafah Nurarafah, Husni, Widya Kurniasari (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
REKONSTRUKSI KONSEP FATWA FIKIH DI ERA MODERN: PERSPEKTIF USHUL FIKIH KONTEMPORER
Fatwa adalah salah satu perangkat dalam Ilmu Fiqih untuk menghasilkan hukum-hukum Islam. Dengan ada fatwa maka segala permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan manusia ada hukumnya. Hasil fatwa itu harus sesuai dengan realitas dan ia tidak tetap karena perubahan zaman, adat, kondisi dan tempat. Konsep fatwa masa fuqaha klasik berbeda dengan konsep fatwa pada masa fuqaha modern sekarang yang seharusnya diketahui. Kenapa perlu dicetuskan konsep fatwa yang benar untuk zaman modern sekarang? Karena zaman sekarang ilmu pengetahuan sudah pecah sangat banyak cabangnya. Berbeda dengan zaman fuqaha klasik. Dengan banyak cabang ilmu pengetahuan ini maka fatwa juga ada pembahruan karena mujtahid atau mufti perlu kepada cabang-cabang ilmu tersebut. Untuk menemukan konsep fatwa yang benar untuk zaman modern sekarang ini maka kajiannya adalah Ushul Fiqh baru. Permasalahan yang muncul pada judul artikel ini adalah ada fatwa zaman fuqaha klasik dan ada fatwa pada zaman modern sekarang. Dimana kedua zaman tersebut telah berbeda keadaannya, terutama dalam masalah ilmu pengetahuan. Fatwa pada dua zaman ini tetap ada karena tuntutan fiqih seperti itu. Namun keadaan yang dituntun oleh fatwa pada dua zaman ini berbeda sehingga perlu penelitian untuk menjawab konsep fatwa yang benar pada zaman modern sekarang. Jawaban yang ditemukan adalah untuk zaman modern sekarang konsep fatwa selain menggunakan idrak al-nushus juga harus ada idrak al-waqi’. Dan idrak al-waqi’ adalah satu bab yang ditambahkan dalam Ilmu Ushul Fiqih. Maka kosep fatwa fuqaha kontemporer sekarang adalah ada dua, yaitu idrak al-nushus dan idrak al-waqi’. Gambaran idrak al-nushus dan idrak al-waqi’ ini adalah ada 4, yaitu 1) pedoman yang sistematis, 2) segenap pekerjaan-pekerjaan batin dan fisik, 3) akhir sampai kepada hukum syariat dan memperhatikan al-waqi’ dan 4) perantara kaidah-kaidah umum yang sumbernya syara’. Berarti mufti zaman modern sekarang tidak sendiri lagi dalam berfatwa hukum fiqih tetapi secara Bersama, berbeda dengan mufti zaman dahulu bisa sendiri dalam berfatwa hukum. Ini tentunya pada masalah-masalah fiqih yang berkaitan dengan sains. Maka mufti sekarang dalam kegiatan fatwa harus terlibat para pakar sains yang berkaitan dengan masalah yang ingin difatwakan. Setidaknya tashwwir masalah adalah bertanya dulu kepada ahli sains yang berkaitan dengan masalah itu.
Copyright (c) 2026 Muhazzir Budiman (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI KONTRAK PENGIRIMAN BARANG PADA SENGKETA PT. KERTA GAYA PUSAKA DAN CV. CITRA PERKASA MANDIRI
A goods delivery contract is a legal relationship that plays an essential role in business activities as it regulates the rights and obligations of the parties involved. However, in practice, the implementation of such contracts does not always run as agreed, which may result in breach of contract and legal disputes. This research aims to analyze juridically the forms of breach of contract and the legal consequences arising from the goods delivery agreement between PT. Kerta Gaya Pusaka and CV. Citra Perkasa Mandiri. The research method employed is normative juridical research using statutory, conceptual, and case approaches. The data used in this study are secondary data obtained through library research, including laws and regulations, legal literature, scientific journals, and relevant court decisions. The results indicate that a breach of contract in a goods delivery agreement may occur in the form of non-performance, improper performance, or delay in fulfilling contractual obligations. Such breaches give rise to legal consequences in the form of claims for performance, compensation for damages, or contract termination in accordance with civil law provisions. This study concludes that the settlement of breach of contract disputes in goods delivery agreements should prioritize legal certainty, justice, and a balance of rights and obligations between the parties to ensure orderly and sustainable legal relationships
Copyright (c) 2026 Fara Natasya Hamzah Lubis, Sinta Sintia Br.Karo, Sugianto (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
INVESTASI SYARIAH DI ERA DIGITALISASI: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MANAJEMEN KEUANGAN
The development of digital technology has brought significant changes to various sectors, including the financial sector. Sharia investment, as part of the Islamic financial system, has also undergone a transformation in line with digitalisation. This article aims to analyse the opportunities and challenges of sharia investment in the era of digitalisation from a financial management perspective. The method used is a literature study of various scientific sources, financial institution reports, and related regulations. The results of the study show that digitalisation provides great opportunities for the development of sharia investment through increased accessibility, efficiency, and product innovation. However, there are challenges such as low sharia financial literacy, digital security risks, and the need for regulatory and governance adjustments. Therefore, adaptive management strategies are needed so that sharia investment can develop sustainably in the digital era.
Copyright (c) 2026 Zulfan Yusuf, Syamsul Rizal (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KEDUDUKAN DAN FUNGSI THAHARAH DALAM ISLAM SERTA PEMAHAMAN TENTANG NAJIS DAN HADATS
Penelitian ini mengkaji secara komprehensif mengenai posisi strategis dan peran vital thaharah dalam sistem peribadatan Islam, khususnya dalam memahami konseptual hadas dan najis sebagai elemen fundamental bersuci. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menganalisis sumber-sumber primer berupa Al-Qur'an dan hadits, serta sumber sekunder dari kitab-kitab fikih klasik dan literatur kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa thaharah memiliki dimensi multifaset yang mencakup aspek teologis, ritual, sosial, dan kesehatan. Konsep bersuci tidak terbatas pada pembersihan fisik semata, melainkan merupakan manifestasi kesucian spiritual yang menjadi prasyarat keabsahan ibadah tertentu seperti shalat dan thawaf. Najis diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat kekotorannya: mukhaffafah (ringan), mutawassithah (sedang), dan mughallazah (berat), dengan metode pensucian yang berbeda-beda. Sementara itu, hadas terbagi menjadi hadas asghar yang dapat dihilangkan melalui wudhu dan hadas akbar yang memerlukan mandi janabah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman mendalam tentang thaharah sangat esensial bagi umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama secara optimal, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya edukasi komprehensif tentang tata cara bersuci yang sesuai dengan tuntunan syariat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan umat dalam beribadah.
Copyright (c) 2025 Reza Trio Ananda Reza Trio Ananda , Nailul Muna, Aulia Zahara, Hamzah Irvanda (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KESENIAN SEBAGAI MEDIA DAKWAH: KALIGRAFI, MUSIK, DAN ARSITEKTUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Art in Islamic civilisation is not merely an aesthetic expression, but also a means of preaching that contains moral, spiritual and religious values. Calligraphy, music and architecture are concrete examples of how art has been transformed into a medium for communicating Islam. This article aims to examine the role of art in the Islamic perspective, focusing on three main forms, namely calligraphy, music, and architecture. The method used is library research with a qualitative-descriptive approach. The results of the study show that calligraphy represents the value of monotheism through the beauty of the writing of the verses of the Qur'an; music in the Islamic context serves as a medium for strengthening spirituality and reminding people of the greatness of Allah while still observing the limits of Sharia law; while Islamic architecture not only prioritises function, but also reflects aesthetic values and the meaning of worship. Thus, art has a significant contribution in strengthening Islamic da'wah, both symbolically and practically, so that it can become a universal bridge of communication between cultures.
Copyright (c) 2026 Siti Nur’aini, Inayatillah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN LEMBAGA PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN ASUSILA(Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A) Kota Banda Aceh)
Abstract This study focuses on finding out how the protection of law given by Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) the city of Banda Aceh as well as the causes of increasing sexual crime in a child. As for the complex problem of this research it’s 1. How is legal protection against children as a victim of sexual crime given by P2TP2A city of Banda Aceh?. 2. What was the factor in bringing the case down Banda Aceh sexual crime?. Research which is used in this writing is a normative–empirical elements combining the normative and ampirical data elements gained in the field with a date collection interview of the P2TP2A city of Banda Aceh that is the resuld of this research is the P2TP2A child of sexual crime already In accordance with the 2014 rule of act No. 35 child protection and 2008 Qanun Aceh No. 11 on child protection. A service or protection provided by Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh for children of the victim rape crimes include healthcare (referrals), psychological service, legal relief service (advocacy) and security systems for victim. There are underlying factors that cause a child increase in sexual crime are family conflicts, promiscuity, druguse, an environment far from Islamic philosophy and the content of pornography that can lead to disharmony in one’s sense and passion.
Copyright (c) 2022 Riskal Riskal, Hanik Harianti (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PEMBERDAYAAN MAJELIS TAKLIM SEBAGAI WADAH EDUKASI HUKUM PERKAWINAN UNTUK MENURUNKAN KASUS GUGAT CERAI OLEH ISTRI DI KALANGAN MASYARAKAT
The increasing rate of divorce initiated by wives in Indonesian society reflects a fundamental problem in household resilience and the lack of understanding of Islamic family law. Many women make legal decisions without a comprehensive understanding of marital rights and obligations, as well as the conflict resolution mechanisms provided in Islam. In this context, majelis taklim, or community-based religious forums, are seen as having significant potential to serve as platforms for legal family education. This study aims to explore how empowering majelis taklim can reduce the rate of wife-initiated divorce through communicative and culturally relevant educational approaches. This study uses a library research method by analyzing various literatures related to Islamic family law, divorce dynamics, and the religious-social role of majelis taklim. The data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The findings show that although not yet fully utilized, majelis taklim have wide community outreach and strong social intimacy that support the delivery of legal education. With structured materials and trained facilitators, these forums can enhance women’s legal awareness and direct them toward constructive and sharia-compliant conflict resolution. In conclusion, empowering majelis taklim as centers for family legal education is a relevant and applicable preventive strategy to reduce the divorce rate. This research offers both theoretical and practical contributions to the development of harmonious Islamic families through community-based religious approaches.
Copyright (c) 2023 Saipul Bahri Saipul Bahri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0